BABEL, JhaziraMU– Pemberantasan korupsi di Indonesia terus menjadi tontonan yang menguras emosi. Setiap kali kasus besar terbongkar, publik disuguhkan drama penangkapan, penyitaan aset bernilai fantastis, dan proses hukum yang panjang. Namun, satu pertanyaan besar terus bergema: ke mana larinya uang hasil sitaan tersebut?
Di Bangka Belitung, yang menjadi pusat skandal korupsi mafia timah senilai Rp300 triliun, masyarakat bertanya-tanya apakah dana tersebut akan kembali ke daerah yang terdampak atau justru menguap di pusat.
Ahmad Hariri, peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), mengkritisi minimnya transparansi dalam pengelolaan dana hasil rampasan korupsi.
“Kejagung sering mengumumkan penyitaan aset dalam jumlah besar, tetapi masyarakat tak pernah tahu ke mana dana itu dialokasikan,” ujarnya, Selasa (11/3/2025).
Hal senada disampaikan Ketua Forum Bangka Belitung Menggugat (BBM), Subri. Ia mengapresiasi langkah Kejagung dalam membongkar mega skandal korupsi ini, tetapi menegaskan bahwa masyarakat Bangka Belitung tidak boleh sekadar jadi penonton.
Hak Masyarakat Babel Harus Diperjuangkan
Subri menyoroti ketidakadilan jika uang hasil sitaan hanya terserap di pusat sementara masyarakat Babel yang terdampak tambang ilegal dibiarkan tanpa solusi.
“Kalau uangnya hanya masuk ke pusat, lalu bagaimana nasib lingkungan kami yang sudah rusak? Bagaimana dengan ekonomi masyarakat yang terdampak?” ungkapnya.
Forum BBM menuntut agar dana sitaan tersebut dikembalikan untuk kepentingan masyarakat lokal, baik untuk pemulihan ekonomi maupun perbaikan lingkungan yang hancur akibat praktik pertambangan ilegal.
Surat untuk Presiden dan Langkah Konkret
Sebagai bentuk perjuangan, Forum BBM telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Letjen TNI (Purn) Hilman Hadi. Mereka meminta jaminan bahwa dana hasil rampasan korupsi mafia timah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan perbaikan lingkungan di Bangka Belitung.
Selain itu, perwakilan Forum BBM telah menyerahkan surat permohonan kepada Kejagung dan Menteri Keuangan agar dana tersebut tidak hanya terserap di pusat, melainkan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang terkena dampak langsung.
Setelah Idul Fitri, Forum BBM berencana beraudiensi dengan Komisi DPR RI dan perwakilan DPD RI dari Bangka Belitung untuk memperjuangkan hak masyarakat Babel.
“Kita tidak ingin sekadar menyaksikan drama pemberantasan korupsi, tetapi kita juga ingin keadilan yang nyata. Dana yang dirampas dari korupsi harus kembali ke masyarakat yang berhak!” pungkas Subri dengan penuh semangat.
