TERNATE, JhaziraMU – Pemerintah Provinsi Maluku Utara semakin serius dalam menjalankan program pendidikan gratis yang menjadi prioritas Gubernur Serly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Untuk memastikan efektivitas program tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dana BOS serta BOSDA di Ballroom Said Bela Hotel, Sabtu (22/3/2025).
Gubernur Maluku Utara, Serly Tjoanda, dalam sambutannya menekankan bahwa pendidikan gratis tidak hanya sebatas biaya sekolah, tetapi juga harus menjamin kualitas dan akses yang lebih baik.
“Program pendidikan gratis harus berjalan dengan baik, dan Dana BOS serta BOSDA akan menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung kebijakan ini,” ujarnya di hadapan 419 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara.
Serly menegaskan bahwa mulai tahun 2025, pengelolaan Dana BOS harus berbasis digital agar lebih transparan dan akuntabel.
“Semua transaksi harus terdokumentasi dengan jelas melalui sistem digital. Ini akan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta sekolah untuk memperbarui data siswa, jurusan, dan guru secara berkala agar perencanaan pendidikan lebih terarah.
“Data yang valid sangat penting dalam perencanaan peningkatan mutu pendidikan, termasuk perbaikan sarana sekolah dan peningkatan akreditasi,” kata Serly.
Gubernur juga menegaskan bahwa Dana BOS dan BOSDA harus dikelola dengan baik dan sesuai aturan agar bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah dapat terus meningkat.
“APBD adalah hak rakyat. Tugas kita adalah memastikan anggaran ini digunakan dengan bijak untuk kemajuan pendidikan,” tuturnya.
Pemprov Malut juga berencana memasang sistem Starlink di SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara untuk mempermudah komunikasi dan pelaporan data pendidikan.
“Jika pemerintah daerah, sekolah, dan guru bisa bersinergi dengan baik, peningkatan kualitas pendidikan di Maluku Utara akan lebih cepat terwujud,” pungkasnya. (*)
