SOFIFI, Jhazira – Sorotan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) di Maluku Utara terus bergulir, namun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi memberikan pesan tegas: Gubernur Sherly Laos diminta tetap fokus menyalurkan DBH sesuai kebutuhan rakyat.
Anggota Banggar DPRD, Muksin Amrin, menyatakan bahwa dinamika polemik DBH adalah hal yang wajar. Ia mengingatkan bahwa yang terpenting adalah mempercepat distribusi dengan berpegang pada prinsip keadilan dan pemerataan.
“Kami paham persoalan ini merupakan sisa beban dari pemerintahan sebelumnya. Tapi distribusi harus tetap mengutamakan rakyat,” ujarnya, Sabtu (26/4/2025).
Muksin pun mengapresiasi langkah strategis Pemprov yang mulai mengutamakan sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dalam rencana penggunaan DBH. Ia menegaskan, penyaluran ini wajib diawasi ketat agar tepat sasaran.
Selain itu, Banggar DPRD menekankan pentingnya segera menyalurkan DBH kepada delapan kabupaten/kota yang masih menunggu hak mereka.
Muksin juga mengingatkan agar Gubernur tidak terlalu larut dalam kritik-kritik yang menurutnya kurang produktif. “Yang lebih penting adalah membangun komunikasi intensif untuk menyelesaikan persoalan, bukan memperkeruh dengan opini publik,” pungkasnya.
Dukungan penuh pun diberikan Banggar DPRD, selama langkah-langkah Pemprov berpihak kepada kepentingan rakyat.
