Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
DaerahHeadline

Aktivis Desak KPK Periksa Sekretaris BPKAD Malut Terkait Dugaan Korupsi Rp19,8 M

2
×

Aktivis Desak KPK Periksa Sekretaris BPKAD Malut Terkait Dugaan Korupsi Rp19,8 M

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

JAKARTA, Jhazira Desakan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera mengusut dugaan korupsi anggaran di DPKAD Pulau Morotai kian menguat. Kali ini, Koordinator Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta (SKAK-MALUT-JKT), M. Reza, menantang Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk membuktikan komitmen lembaga tersebut dalam memberantas korupsi di daerah.

Reza menyoroti keterlibatan Suryani Antarani, mantan Kepala DPKAD Morotai yang kini menjabat sebagai Sekretaris BPKAD Provinsi Maluku Utara. Ia menilai penunjukan Suryani sebagai pejabat provinsi sangat tidak etis di tengah sorotan dugaan korupsi senilai Rp19,8 miliar.

Example 300x600

“Ini preseden buruk. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang disorot dalam dugaan korupsi, justru diberi jabatan baru?” ujar Reza, Jumat (30/5).

Dugaan korupsi tersebut mencuat setelah ditemukannya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tahun 2023 dan 2024. Salah satu pos yang dinilai mencurigakan adalah belanja makan-minum, yang melonjak dari Rp2,8 miliar pada 2023 menjadi Rp3,5 miliar di 2024.

“Angka ini tidak masuk akal. Kenaikannya drastis, dan ini jelas-jelas pemborosan,” kata Reza. Menurutnya, lonjakan anggaran tersebut menjadi sinyal kuat adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Sebagai bentuk sikap moral, SKAK-MALUT-JKT akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK pada Senin mendatang. Reza mengajukan tiga tuntutan utama:

  1. KPK segera memanggil dan memeriksa Suryani Antarani;
  2. Audit menyeluruh terhadap anggaran DPKAD Morotai TA 2023–2024;
  3. Usut kemungkinan keterlibatan aktor lain dalam jaringan penyimpangan anggaran.

“Kami ingin melihat bukti nyata bahwa kepemimpinan baru KPK tidak kompromi terhadap praktik korupsi, apalagi yang terjadi di daerah-daerah,” tegas Reza.

Ia juga menyinggung keberhasilan KPK dalam OTT kasus pejabat Maluku Utara tahun lalu. Menurutnya, kasus dugaan korupsi di Morotai adalah ujian awal bagi Setyo Budiyanto.

“Ini momentum KPK untuk menunjukkan bahwa perubahan kepemimpinan juga berarti keberanian baru,” tutupnya.

 

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *