SOFIFI, JhaziraMU — Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan pembangunan perumahan merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Evaluasi Program Pembangunan Perumahan yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Jumat (12/9).
Sarbin menyebut backlog perumahan di Malut masih tinggi. Tercatat 50.758 unit rumah tidak layak huni, di mana 42.381 unit belum masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Tantangannya besar, perlu strategi yang selaras dengan karakteristik setiap daerah,” katanya.
Dirjen Perumahan Pedesaan, Dr. Drs. Imran, menegaskan program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dipacu pemerintah, namun keberhasilannya sangat bergantung pada keakuratan data.
“Tanpa data valid, sulit mengukur perubahan nyata. Backlog nasional masih 9,9 juta unit, sementara backlog kelayakan mencapai 26,9 juta unit,” ujarnya.
Rapat yang diikuti kepala daerah se-Malut itu menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
