TERNATE, JhaziraMU – Kasus dugaan korupsi kembali mencuat di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kejati Malut kini menyelidiki penggunaan anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang bermasalah karena tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban (SPJ).
Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga, menyatakan pihaknya telah menerima laporan terkait penyalahgunaan anggaran tersebut. “Kasus Dispora Malut saat ini dalam penyelidikan Kejati,” kata Richard, Selasa (16/9/2025).
Temuan ini bermula dari hasil audit BPK RI atas APBD 2024, di mana tercatat penggunaan anggaran sebesar Rp5,7 miliar tanpa SPJ. Tak hanya itu, belanja makan minum (Mami) tahun anggaran 2022 senilai Rp1,7 miliar juga dipertanyakan karena hanya dilengkapi kwitansi dan kontrak tanpa bukti pelaksanaan rapat.
Dari total Rp1,17 miliar belanja rapat, hanya Rp653 juta lebih yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara Rp521 juta sisanya tidak memiliki bukti pendukung seperti undangan, daftar hadir, atau dokumentasi kegiatan.
Kejati Malut memastikan penyelidikan akan terus berlanjut untuk mengungkap apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat Dispora Malut.
