TERNATE, Jhazirah.com- Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menunjukkan progres signifikan. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Maluku Utara, distribusi bahan bangunan telah mencapai 80 persen, sementara progres fisik pembangunan rata-rata sudah menembus 50 persen di seluruh kabupaten/kota.
Kepala Dinas Perkim Maluku Utara, Musrifa Al Hadar, menjelaskan bahwa program RTLH difokuskan pada tiga jenis intervensi utama, yaitu pembangunan dapur sehat, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan pembangunan rumah baru.
“Setiap penerima manfaat ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi teknis oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Jenis intervensi ditentukan sesuai kebutuhan dan kondisi rumah masing-masing,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dan TNI dalam pembangunan menjadi faktor penting dalam percepatan program ini.
“Distribusi bahan bangunan sudah mencapai 80 persen. Secara keseluruhan, pembangunan telah menembus 50 persen, bahkan sebagian rumah sudah selesai dikerjakan,” tambah Musrifa.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Kawasan Permukiman, Firman, mengungkapkan bahwa implementasi program RTLH tersebar di tujuh kabupaten/kota di Maluku Utara.
Berikut sebaran jumlah penerima manfaat:
- Halmahera Timur: 120 rumah
- Ternate: 25 rumah
- Halmahera Selatan: 47 rumah
- Halmahera Utara: 150 rumah
- Halmahera Barat: 120 rumah
- Kepulauan Sula: 10 rumah
- Tidore Kepulauan: 30 rumah
“Progres di lapangan memang bervariasi karena sistemnya berbasis swadaya masyarakat. Namun rata-rata di atas 30 persen, bahkan beberapa lokasi sudah mencapai 70 persen,” jelasnya.
Program RTLH merupakan salah satu agenda prioritas Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, yang menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian layak bagi keluarga pra-sejahtera.
