SOFIFI, Jhazirah.com- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara (Malut) tahun 2026 menjadi sorotan tajam dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Malut. Penurunan nilai APBD hingga hampir 20 persen dinilai sebagai bukti nyata kegagalan kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dalam mengelola keuangan daerah dan memperjuangkan transfer dana pusat.
Anggota DPRD Malut dari Fraksi Gerindra, Nazlatan Ukhra Kasuba, menyebut penurunan anggaran itu menunjukkan lemahnya diplomasi fiskal Pemerintah Provinsi Malut di tingkat pusat.
“Sudah gagal, eh malah absen di rapat paripurna! Ini bentuk ketidaktanggungjawaban seorang pemimpin daerah,” tegas Nazla dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD TA 2026, Selasa (21/10/2025).
Nazla juga mempertanyakan hasil nyata dari berbagai perjalanan dinas Gubernur ke luar daerah. Menurutnya, aktivitas tersebut seharusnya memberikan dampak positif terhadap peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat, bukan sebaliknya.
“Apakah ada hasil dari kunjungan-kunjungan itu? Jangan hanya jalan-jalan ke pusat dengan alasan lobi, tapi ujung-ujungnya APBD kita malah turun Rp 707 miliar,” sindirnya.
Senada, anggota DPRD Malut dari Fraksi Golkar, Agriati Yulin Mus, turut mengkritisi ketidakhadiran Gubernur dalam rapat penting tersebut.
“Ketidakhadiran kepala daerah dalam forum resmi DPRD menunjukkan lemahnya komitmen terhadap tata kelola keuangan daerah,” tegas Yulin.
Fraksi Gerindra mendesak Pemprov Malut segera melakukan langkah korektif dan menyusun strategi fiskal yang lebih realistis untuk menyeimbangkan kondisi keuangan daerah. “Kita tidak boleh berdiam diri. APBD bukan milik pejabat, tapi milik rakyat Maluku Utara,” pungkas Nazla.
