TERNATE, Jhazirah.com – Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut dugaan penyelewengan dana pemeliharaan jalan di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).
Desakan ini muncul setelah kondisi jalan di wilayah tersebut menjadi sorotan publik saat kunjungan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan itu, Gubernur menemukan sejumlah ruas jalan yang tergenang air dan ditumbuhi rumput liar, menandakan pemeliharaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut sumber internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan di Halbar mencapai lebih dari Rp1 miliar. Namun, kondisi di lapangan justru memperlihatkan hasil yang jauh dari standar pekerjaan layak.
Ketua GPM Malut, Sartono Halek, menyatakan pihaknya menduga kuat adanya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut. Ia mendesak agar APH segera memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kepala Dinas PUPR Malut untuk memberikan klarifikasi atas dugaan tersebut.
“Dana yang besar seharusnya mampu memperbaiki kondisi jalan di Halbar. Fakta di lapangan justru memperlihatkan hal sebaliknya. Kami mendesak aparat hukum turun tangan dan memeriksa semua pihak terkait,” tegas Sartono, Rabu (22/10/2025).
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proyek yang bersumber dari uang rakyat. “Masyarakat Halmahera Barat berhak mendapatkan infrastruktur yang layak dan aman. Jangan biarkan uang rakyat digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.
