TERNATE, Jhazirah – Ketua PB-FORMMALUT, M. Reza A. Syadik menyoroti besarnya tunjangan DPRD Maluku Utara yang mencapai Rp60 juta per bulan, dan menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi kemandirian fiskal daerah.
Dalam keterangannya, Reza, menjelaskan bahwa PP Nomor 18 Tahun 2017 secara jelas mengatur bahwa penetapan tunjangan anggota DPRD harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, yang diukur dari total pendapatan daerah dikurangi belanja pegawai.
“Kita harus jujur menilai posisi fiskal Maluku Utara. Kalau ternyata kemandirian fiskalnya rendah, maka tunjangan Rp60 juta itu tidak masuk akal,” ujarnya, Kamis (31/10).
Menurutnya, keputusan menaikkan tunjangan tanpa melihat kapasitas fiskal daerah justru dapat menjadi preseden buruk dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Tunjangan sebesar itu akan membebani APBD, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat masih sangat tinggi,” katanya.
Reza juga mengingatkan agar DPRD dan pemerintah daerah tidak terjebak dalam kebijakan populis yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Kita tidak anti terhadap kesejahteraan pejabat publik, tapi harus proporsional dan berdasar pada kemampuan fiskal yang realistis,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti minimnya transparansi dalam penetapan tunjangan DPRD. Publik, kata dia, berhak mengetahui dasar perhitungan, studi pembanding, dan analisis fiskal yang digunakan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan tersebut.
“Transparansi adalah kunci. Kalau prosesnya tertutup, bisa saja ada permainan politik anggaran di balik kebijakan tunjangan ini,” ujarnya.
Reza, berharap polemik ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola fiskal dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.
“Kita harapkan DPRD dan Pemprov lebih bijak. Rakyat butuh pembangunan, bukan simbol kemewahan,” tutupnya.
