TIDORE, Jhazirah — Setelah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2026, Wali Kota Tidore Muhammad Sinen kembali menghadiri Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Selasa (25/11/2025).
Empat fraksi DPRD—PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat Karya Indonesia (DKI), dan ADEM—menyampaikan pandangan lengkap terkait struktur pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah tahun 2026.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Efendi Ardianto A. Kadir menyoroti penurunan Pendapatan Daerah 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp796,19 miliar atau turun 25,56 persen. Belanja Daerah juga turun menjadi Rp969,12 miliar. Fraksi meminta agar penurunan Transfer ke Daerah tidak menjadi alasan menurunnya kualitas layanan dasar. Fraksi juga mendorong penguatan kemandirian fiskal dengan optimalisasi PAD.
PKB melalui juru bicara Kasman Ulida meminta penyusunan program kegiatan harus benar-benar mempertimbangkan prioritas, kapasitas anggaran, dan optimalisasi potensi pajak serta retribusi.
Fraksi DKI menilai pemangkasan transfer pusat menyebabkan ruang fiskal semakin sempit, berdampak pada tertundanya program strategis. Fraksi meminta Pemkot melakukan efisiensi dan berani melakukan reformasi pengelolaan keuangan agar APBD tetap efektif sebagai instrumen kesejahteraan rakyat.
Sementara Fraksi ADEM mendorong lima prioritas utama: peningkatan kualitas SDM di pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur konektivitas antar-pulau, penguatan ekonomi lokal, percepatan digitalisasi layanan publik, serta penanganan kemiskinan berbasis data presisi.
Menanggapi seluruh pandangan fraksi, Wali Kota Muhammad Sinen menegaskan ada tiga fokus utama pemerintah daerah:
- optimalisasi PAD untuk mendorong kemandirian fiskal,
- strategi menutup defisit sebesar Rp174,1 miliar melalui SiLPA, efisiensi belanja, dan optimalisasi pendapatan,
- prioritas belanja untuk layanan dasar serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
“Seluruh catatan dan saran fraksi menjadi masukan berharga dalam penyempurnaan dokumen APBD 2026,” ujar Wali Kota.
