TERNATE, Jhazirah – Di jantung Maluku Utara, sebuah visi besar tengah dirajut. Pemerintah Provinsi, melalui Dinas Kehutanan, menggelar Focus Group Discussion (FGD) Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) 2015–2034. Acara ini bukan sekadar rutinitas, melainkan panggilan untuk merajut kembali harmoni antara manusia dan alam.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, hadir sebagai nahkoda yang mengarahkan bahtera pembangunan menuju keseimbangan. Dengan semangat membara, ia membuka FGD yang dihadiri oleh para ahli dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dirjen Planologi Kehutanan, Dirjen Perhutanan Sosial, serta Kepala Bappeda Maluku Utara. Tak ketinggalan, 80 peserta dari berbagai elemen masyarakat—OPD, akademisi, LSM, dan komunitas lokal—turut hadir, menunjukkan betapa isu ini menjadi perhatian bersama.
Dalam pidatonya, Gubernur Sherly menekankan bahwa revisi RKTP adalah momentum untuk menata kembali masa depan hutan Maluku Utara. Ia mengajak semua pihak untuk melihat hutan bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai warisan berharga yang harus dijaga untuk generasi mendatang.
“Hutan adalah ibu kita. Dari sanalah kita mendapatkan kehidupan. Jika kita merusaknya, sama saja kita menyakiti diri sendiri,” ujarnya dengan nada penuh semangat.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Ia menyebutkan bahwa alokasi lahan seluas 252.813 hektar bagi 41.000 kepala keluarga untuk program perumahan, permukiman sosial, dan perkebunan harus diiringi dengan pendampingan dan pelatihan yang memadai.
“Kita tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton. Kita ingin mereka menjadi pelaku utama dalam menjaga hutan dan meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.
RKTP 2015–2034 yang direvisi akan fokus pada tiga pilar utama:
1. Optimalisasi Ruang: Memastikan setiap jengkal lahan dimanfaatkan secara bijak untuk mendukung permukiman, komunitas, dan perkebunan berkelanjutan, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
2. Kolaborasi Solid: Membangun sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial, menciptakan ekosistem yang saling mendukung dan menguntungkan.
3. Kebijakan Selaras: Menyesuaikan arah kebijakan dengan program nasional, termasuk target produksi hasil hutan yang ramah lingkungan, demi mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, Sherly juga menyoroti sektor pertanian yang masih menyimpan potensi besar. Ia mencontohkan produksi kelapa yang baru mencapai 158.000 butir, padahal dengan sentuhan inovasi dan dukungan yang tepat, produksi bisa melambung hingga lebih dari satu juta butir.
“Petani adalah garda terdepan ketahanan pangan kita. Mereka layak mendapatkan perhatian lebih,” katanya dengan nada penuh harap.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah membutuhkan sekitar Rp4 miliar setiap tahun untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar petani. Dengan investasi yang tepat, Maluku Utara berpotensi menyediakan minimal 100.000 paket bantuan bagi petani, sehingga produksi kelapa bisa meningkat hingga 1,2 juta butir per tahun.
Di akhir pidatonya, Gubernur Sherly mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu dalam menjaga Maluku Utara. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI atas dukungan yang diberikan, seraya berharap program penguatan sektor kehutanan dan pertanian dapat segera diimplementasikan.
“Mari kita jadikan Maluku Utara sebagai model pembangunan berkelanjutan. Alam lestari, masyarakat sejahtera, itulah cita-cita kita,” pungkasnya dengan senyum optimis.
