TERNATE, Jhazirah- Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp10 miliar kepada Pemerintah Kota Ternate kembali dipertanyakan. Hingga mendekati penutupan tahun anggaran 2025, dana tersebut belum juga diterima oleh BPKAD Kota Ternate.
Plt Kepala BPKAD Kota Ternate Taufik Djauhar menegaskan bahwa sampai Senin (22/12/2025), tidak ada indikasi pencairan DBH dari pemerintah provinsi.
“Tidak ada tanda-tanda dana itu akan masuk. Padahal kami sangat membutuhkan DBH ini untuk menjaga kelancaran pembayaran,” ujarnya.
Menurut Taufik, DBH seharusnya sudah disalurkan pada awal atau pertengahan Desember, mengingat tingginya volume Surat Perintah Membayar (SPM) yang harus diselesaikan Pemkot Ternate.
Ia juga membeberkan bahwa total utang DBH Pemprov Maluku Utara kepada Kota Ternate sejak 2024 hingga 2025 mencapai Rp68 miliar. Dari jumlah tersebut, baru Rp20 miliar yang dibayarkan, sementara Rp48 miliar masih tertahan.
“Kalau Rp10 miliar dibayarkan bulan ini, sisa utang masih Rp38 miliar. Ini hak daerah dan tidak bisa terus diabaikan,” tegasnya.
Kepala Bidang Kas Daerah BPKAD Ternate Amirudin Abd Hamid turut membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebut belum ada informasi resmi maupun tanda-tanda pencairan dari Pemprov Maluku Utara.
“Kami mendesak agar DBH segera disalurkan supaya kewajiban fiskal Pemkot tidak terganggu,” katanya.
Amirudin menjelaskan bahwa DBH Rp10 miliar itu rencananya akan digunakan untuk membayar tunggakan UHC kepada BPJS Kesehatan sebesar lebih dari Rp3,5 miliar. Namun ia menegaskan, Pemprov tidak memiliki kewenangan menentukan penggunaan DBH.
“DBH adalah hak kabupaten/kota. Yang kami tuntut sekarang adalah pelunasan utang, bukan pengaturan penggunaannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, total tunggakan Pemkot Ternate kepada BPJS Kesehatan saat ini mencapai sekitar Rp17 miliar, yang akan diselesaikan secara bertahap. Sementara sebagian kewajiban pihak ketiga kemungkinan terbawa ke 2026, namun tidak lebih dari Rp20 miliar.
Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dalam rapat koordinasi kepala daerah di Sahid Bela Hotel, Rabu (17/12/2025), menyampaikan bahwa total DBH 2025 mencapai Rp195 miliar untuk 10 kabupaten/kota.
“Rp10 miliar sudah ditransfer, sisanya Rp8 miliar minggu ini, dan tambahan Rp10 miliar Desember untuk jatah 2026,” kata gubernur.
Namun hingga kini, janji tersebut belum terwujud di Kota Ternate, meninggalkan tanda tanya besar bagi pemerintah kota.
