TERNATE, Jhazirah – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara terhadap pengelolaan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Maluku Utara selama periode 2023–2025 kembali menuai sorotan publik. Nilai kekurangan material yang mencapai miliaran rupiah dinilai sebagai persoalan serius yang membutuhkan penanganan hukum segera.
Sejumlah elemen masyarakat menilai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara belum menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Padahal, laporan audit itu telah dipublikasikan secara luas dan menjadi konsumsi publik melalui berbagai media.
Tak hanya di ruang pemberitaan, tekanan publik juga diwujudkan melalui aksi demonstrasi berulang kali di depan Kantor Kejati Maluku Utara, menuntut agar kasus dugaan penyimpangan anggaran Dispora diusut hingga tuntas.
Ketua DPD GPM Maluku Utara, Sartono Halek, menyebut temuan BPK sejak 2023 hingga 2024 telah lama menjadi perhatian masyarakat. Namun, hingga kini belum terlihat langkah hukum yang nyata dari aparat penegak hukum.
“Kami melihat belum ada progres signifikan dari Kejati. Padahal temuan BPK sudah sangat jelas dan menyangkut anggaran rakyat dalam jumlah besar,” kata Sartono.
Ia menambahkan, penonaktifan empat kepala dinas oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menjadi sinyal bahwa persoalan tata kelola anggaran memang serius dan tidak bisa dianggap sepele.
“Penonaktifan itu harus dibaca sebagai alarm keras. Jika di internal pemerintahan sudah ada langkah tegas, maka aparat hukum juga tidak boleh diam,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sartono menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal angka dan laporan keuangan, tetapi menyangkut hak masyarakat Maluku Utara untuk menikmati pembangunan sektor pemuda dan olahraga secara adil dan berkelanjutan.
“Keadilan publik harus ditegakkan. Kami berharap Kejati segera melakukan penyelidikan mendalam, transparan, dan objektif agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menutup dengan desakan agar setiap pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan penyimpangan anggaran Dispora diberikan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
