JAKARTA, Jhazirah – Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SMAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyimpangan pembayaran eks kediaman Gubernur Maluku Utara senilai Rp2,8 miliar yang diduga melanggar putusan hukum dan hasil audit negara.
Koordinator Lapangan SMAK, Rizky Jauhar, dalam aksi unjuk rasa menegaskan bahwa transaksi tersebut sarat kejanggalan karena dilakukan meski status kepemilikan lahan telah diputuskan sebagai aset pemerintah daerah.
Menurut Rizky, pembelian rumah dinas tersebut telah menggunakan APBD Kota Ternate Tahun 2017 dan dinyatakan rampung. Namun, pada Februari 2018, Pemkot Ternate kembali mentransfer dana Rp2,8 miliar ke rekening Gerson Yapen yang mengklaim sebagai pemilik lahan.
“Ini bertentangan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 191 K/Pdt/2013, yang menyatakan lahan tersebut dikembalikan kepada pemerintah. Artinya, pembayaran itu patut diduga tidak memiliki dasar hukum,” ujar Rizky.
Ia menambahkan, LHP BPK RI Perwakilan Maluku Utara Tahun 2016 juga secara tegas menyebut tanah dan bangunan rumah dinas gubernur sebagai aset daerah, bukan milik pribadi.
SMAK menduga praktik tersebut melibatkan aktor internal Pemkot Ternate, khususnya saat Rizal Marsaoly menjabat Kepala Dinas Perkim. Oleh karena itu, mereka mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Rizal Marsaoly yang kini menjabat Sekretaris Kota Ternate.
Selain itu, SMAK juga menyoroti:
- City Sanitation Summit (CSS) XXIII Tahun 2025 dengan anggaran Rp1,6 miliar yang dinilai tidak berdampak langsung bagi rakyat;
- Proyek panggung festival Pulau Hiri senilai lebih dari Rp1,2 miliar yang mangkrak hampir delapan tahun dan tak pernah dimanfaatkan.
“Panggung festival ini hanya menjadi monumen kegagalan pengelolaan proyek publik dan indikasi kuat korupsi anggaran,” tegas Rizky.
SMAK menuntut KPK melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh dugaan penyimpangan tersebut demi menjaga akuntabilitas dan keadilan penggunaan uang rakyat.
