Ternate, Jhazirahmu – Dinas Perumhan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkim) kota Ternate. diduga memanipulasi data penerima bantuan 50 unit rumah untuk relokasi korban banjir di Kelurahan Rua. Dugaan itu, di utarakan kordinator keluarga korban Samsudin Senen pada awak media melalui via WhatssAp.
Samsudin, Menyampaikan, Bantun 50 yunit Rumah yang dijanjikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) Ir. H. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D. yang didampingi Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos, saat kunjungan kerja baru-baru ini, di duga adanya konspirasi antara Disperkim Kota ternate dan pihak keluharan Rua, sehingga banyak Wagra yang tidak terdampak namanya muncul dalam Surat Keputusan (SK) penerima bantuan rumah yang diterbitkan Wali Kota Ternate tertanggal 4 September 2024 lalu.
“Seharusnya, di prioritas kepada korban yang rumahnya rusak parah. Oleh karena itu, SK tersebut harus dibatalkan dan nama-nama yang bukan korban banjir harus dihapus,” tegasnya.
Samsudin menyebutkan beberapa nama yang harus dihapus dari SK tersebut, termasuk nomor 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 39, dan 45.
“Jika tidak dihapus, seluruh korban terdampak sepakat menolak relokasi dan lebih memilih untuk direhabilitasi rumah yang ada, serta menutup jalur air lama dan membuka jalur baru yang mengarah ke rumah-rumah tersebut. Ini sudah menjadi keputusan bersama dalam rapat kami sebagai korban terdampak,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan Menteri PUPR untuk memberikan 50 unit rumah bagi korban terdampak banjir berdasarkan data **by name by address** harus dijalankan sesuai perjanjian.
Namun, menurutnya, kebijakan ini dimanfaatkan untuk proyek konspirasi, dengan mengakomodir warga yang tidak terdampak, termasuk kepala Kelurahan Rua dan keluarganya yang rumahnya tidak rusak akibat banjir.
“Nama Lurah Rua juga masuk sebagai penerima bantuan rumah dengan kategori rumah rusak ringan, padahal tidak terkena banjir. Ini jelas sebuah ketidakadilan,” tutupnya.
