SOFIFI, Jhazirah – DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025 di Ruang Sidang Utama, Senin (4/8). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Husni Bopeng, ini dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, anggota DPRD, pimpinan OPD, ASN, dan insan pers.
Paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Badan Anggaran pada 30 Juli 2025, di mana seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029.
RPJMD ini memuat visi “Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan” beserta enam misi, enam tujuan utama, dan 16 sasaran pembangunan yang telah disampaikan Gubernur Sherly Laos pada 28 Juli 2025.
Berikut pandangan masing-masing fraksi:
-
Fraksi Golkar melalui Johan Josias Manery menyoroti proyeksi PAD, efisiensi anggaran, serta pentingnya pembangunan Ibu Kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan dan bisnis.
-
Fraksi PDIP tidak memberikan tanggapan.
-
Fraksi NasDem lewat Pardin Isa menilai Pemprov masih bergantung pada industri ekstraksi dan transfer pusat. NasDem juga menyoroti disparitas infrastruktur dan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
-
Fraksi PKS melalui Is Suaib menekankan perlunya pembangunan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sebagai provinsi maritim dan multikultural, serta perlunya landasan spiritual dalam setiap kebijakan pembangunan.
-
Fraksi Hanura memandang RPJMD belum proporsional karena ketimpangan pembangunan wilayah, termasuk di Pulau Taliabu, serta memberi perhatian pada dampak pertambangan terhadap lingkungan.
-
Fraksi Gerindra melalui Machmud Esa mengapresiasi gagasan penguatan ekonomi melalui hilirisasi dan mendorong pengembangan blue economy dan green economy.
-
Fraksi PKB lewat Irfan Soekoenay menekankan pentingnya implementasi nyata program prioritas serta memastikan RPJMD menjadi wujud janji politik Sherly–Sarbin.
-
Fraksi Bintang Demokrat melalui Mery Popala menilai RPJMD harus dijalankan konsisten dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan penguatan SDM.
-
Fraksi Amanat Persatuan Indonesia melalui Jamrud Hi Wahab menyoroti pentingnya penyusunan RPJMD berbasis kebutuhan masyarakat serta disparitas sarana prasarana sekolah.
Secara umum, seluruh fraksi menerima dan menyetujui RPJMD 2025–2029 untuk ditindaklanjuti pada tahap pembahasan berikutnya.
