TERNATE, Jhazirah.com – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) secara resmi membatalkan pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) HIPMI Maluku Utara. Keputusan tegas ini tertuang dalam surat bernomor 2272/A-1/Sek/BPP/V/26 tertanggal 30 Mei 2026, yang ditandatangani langsung oleh Ketua dan Sekretaris Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi BPP HIPMI, Tri Febrianto Damu dan Ariguna Napitupulu.
Pembatalan tersebut didasari dua pertimbangan utama, yakni adanya surat penolakan resmi dari Forum Badan Pengurus Cabang (BPC) se-Maluku Utara, serta mendekatnya agenda Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni 2026 mendatang. Melalui surat tersebut, BPP HIPMI memerintahkan Tim Penanggung Jawab Sementara (Caretaker) BPD HIPMI Maluku Utara untuk segera menghentikan seluruh rangkaian kegiatan Musdalub.
Menyikapi keputusan ini, mantan pengurus BPD HIPMI Maluku Utara, Rafik Kailul, menilai langkah yang diambil pihak pusat sudah sangat tepat dan harus dipatuhi secara mutlak oleh seluruh unsur pengurus di daerah.
“Tim Caretaker wajib tunduk pada instruksi organisasi dan tidak boleh memaksakan pelaksanaan Musdalub. Jika perintah ini dilanggar, maka pertemuan apa pun yang digelar dengan nama Musdalub adalah tidak sah dan ilegal,” tegas Rafik.
Namun, di tengah telah terbitnya surat pembatalan tersebut, Rafik menyayangkan sikap Ketua Panitia Pelaksana (OC) Abubakar Solissa dan Ketua Panitia Pengarah (SC) Syarifuddin Lessy yang dikabarkan masih bersikeras melanjutkan proses kegiatan tersebut. Ia pun mengimbau para bakal calon ketua umum yang telah menyetorkan biaya pendaftaran hingga ratusan juta rupiah untuk segera menarik kembali dana mereka. Ia juga mengingatkan jajaran panitia agar menghentikan langkah yang dianggap melanggar aturan organisasi pusat ini.
Lebih jauh, Rafik mengkritik keras dugaan bahwa kelanjutan proses ini merupakan dampak dari intervensi salah satu kandidat Ketua Umum BPP HIPMI menjelang Munas. Menurutnya, dinamika ini membuktikan Musdalub Maluku Utara telah dipolitisasi demi kepentingan sesaat, bukan untuk memperbaiki organisasi.
“Forum ini bukan lagi tempat penyelamatan organisasi, melainkan panggung praktik transaksional politik yang mencederai marwah HIPMI. Kami tidak akan tinggal diam jika agenda yang tidak sah ini tetap dipaksakan,” ujarnya dengan tegas.
Sebagai penutup, Rafik menyerukan kepada seluruh senior, mantan pengurus, serta jajaran BPC di seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara untuk bersatu padu dan mengambil sikap tegas menolak segala aktivitas kelanjutan Musdalub tersebut.
