TERNATE, Jhazirah – Anggaran sebesar Rp1,5 miliar yang dialokasikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas speedboat pada 2025 menjadi sorotan publik.
Pasalnya, anggaran tersebut diketahui tidak digunakan untuk operasional speedboat milik pemerintah daerah, melainkan dialihkan untuk membiayai sewa speedboat dalam tujuh kali perjalanan dinas pimpinan daerah.
Berdasarkan data yang dilansir media langgar.id, anggaran yang semula diperuntukkan bagi operasional speedboat “Ternate Andalan” dialihkan ke Sekretariat Daerah (Setda) untuk mendukung perjalanan dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah.
Tercatat, perjalanan dinas tersebut dilakukan ke sejumlah wilayah, antara lain Hiri, Moti, Tidore, Sofifi, dan Batang Dua.
Ironisnya, speedboat “Ternate Andalan” yang menjadi dasar penganggaran diketahui telah mengalami kerusakan sejak 2024 dan tidak beroperasi sepanjang 2025.
Rincian anggaran menunjukkan pembelian BBM jenis Pertamax mencapai 71.856 liter dengan nilai Rp1.444.201.440 dari APBD induk, serta tambahan Rp244.206.240 dari APBD perubahan. Selain itu, pengadaan pelumas sebanyak 493 liter menghabiskan anggaran Rp71.992.600.
Namun, seluruh anggaran tersebut tidak digunakan untuk armada milik daerah, melainkan untuk kebutuhan operasional speedboat sewaan.
Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebut kerusakan speedboat menjadi alasan utama pengalihan penggunaan anggaran.
“Speedboat Ternate Andalan rusak, sehingga anggaran BBM digunakan untuk sewa speedboat,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Meski demikian, penjelasan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan dari publik, terutama terkait proses perencanaan dan pengelolaan anggaran.
Selain itu, besarnya anggaran yang digunakan untuk hanya tujuh kali perjalanan dinas juga dinilai tidak proporsional. Jika dirata-ratakan, setiap perjalanan menghabiskan biaya hingga ratusan juta rupiah.
Adapun rincian perjalanan dinas yang menggunakan anggaran tersebut meliputi kunjungan ke Sofifi dalam rangka pelantikan PKK, Safari Ramadan di Kecamatan Hiri, kegiatan olahraga di Tidore dan Moti, program Rabu Menyapa di Batang Dua, penjemputan penghargaan Pahlawan Nasional Sultan Zainal Abidin Syah, serta rapat koordinasi di Sofifi.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Faizal Badaruddin, belum memberikan tanggapan resmi meski telah dikonfirmasi.
Kondisi ini memicu kekhawatiran publik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sejumlah pihak mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh serta pemeriksaan lebih lanjut oleh lembaga pengawas guna memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
