TERNATE, Jhazirah.com – Rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) HIPMI Maluku Utara kini berubah wajah total. Bukan lagi forum demokrasi untuk memilih pemimpin terbaik memajukan pengusaha muda, hajatan ini justru dituding beralih fungsi menjadi ladang bisnis dan ajang transaksional murni demi keuntungan sepihak.
Isu panas ini mengemuka keras setelah tangkapan layar percakapan mantan Ketua OKK HIPMI Malut periode 2022–2025, Mohdar Bailusy, bocor ke publik lewat grup percakapan internal. Dalam pesan yang menjadi bukti kuat itu, Mohdar yang kini justru duduk sebagai anggota tim caretaker penanggung jawab, secara tersirat namun tegas mengakui motif di balik gelaran ini dengan tulisan pedas: “Cari untung tarada la cari rugiiii.”
Kalimat itu menjadi kunci yang membuka mata seluruh elemen organisasi. Sejumlah pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) tingkat kabupaten/kota kini bersuara lantang, menilai agenda Musdalub sengaja didesain semata-mata sebagai formalitas belaka. Tujuannya bukan regenerasi, melainkan untuk mengamankan suara bagi salah satu kandidat Calon Ketua Umum (Caketum) yang sedang bertarung di tingkat Nasional nanti.
“Data dan informasi yang kami pegang sangat jelas. Ada dugaan kuat, salah satu bakal calon Ketua Umum HIPMI Pusatlah yang mendanai Musdalub ini. Tujuannya cuma satu: melahirkan ketua di daerah yang patuh dan sesuai pesanannya. Nilai yang beredar fantastis, diduga anggaran yang digelontorkan menyentuh angka Rp1,5 miliar,” beber perwakilan BPC dengan nada kecewa.
Sorotan tajam tidak berhenti di Mohdar. Nama mantan Ketua Umum HIPMI Malut periode 2019–2022, Bahtiar Kadir, juga menjadi sasaran utama kritikan. Ia disebut-sebut sebagai otak di balik layar yang ikut membidani dan mengatur proses Musdalub yang rencananya digelar dalam waktu dekat ini.
“Kami melihat jelas, Bahtiar dan Mohdar ini digerakkan satu motif saja: keuntungan materiil. Tidak ada sedikit pun komitmen mereka untuk membesarkan nama baik dan marwah HIPMI ke depan. Bagi mereka, organisasi ini hanya alat cari uang,” tegas pernyataan keras dari pengurus BPC.
Kekecewaan BPC makin memuncak karena tim caretaker yang ditunjuk oleh pusat justru menjadi “kendaraan” utama manuver penghancuran aturan. Proses yang berulang-ulang, tertunda terus, dan masuk untuk ketiga kalinya, membuat pengurus daerah merasa hanya dijadikan pajakan atau pelengkap penderita saja.
“Kami cuma dijadikan hiasan. Diminta setor rekomendasi nama, diminta hadir, tapi keputusan sudah ada di tangan mereka. Ini sudah Musda yang ketiga kalinya, tidak selesai-selesai. Ini murni ambisi pribadi, pragmatis, dan berorientasi uang semata. Kami merasa sangat dimanfaatkan,” keluh mereka.
Melihat kondisi yang sudah tak terselamatkan ini, jajaran BPC se-Maluku Utara mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan sekaligus pedas. Mereka mendesak Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI untuk berhenti berpura-pura dan menghentikan ketidakpastian ini. Menurut mereka, daripada membuang waktu dan biaya untuk Musda yang kosong substansi serta tidak membawa manfaat bagi ekonomi Malut, lebih baik aturannya diubah total.
“Kalau hasilnya sudah diatur, kalau pemenangnya sudah ditentukan, lebih baik BPP tunjuk langsung saja siapa yang mau dijadikan Ketua HIPMI Malut. Tidak perlu ada rapat, tidak perlu ada pemilihan. Karena kalau Musda ini tetap dipaksakan berjalan dengan skenario seperti ini, hasilnya sudah bisa ditebak: rusak lagi, kacau lagi, dan makin jauh dari cita-cita organisasi,” tutup pernyataan sikap seluruh BPC HIPMI Maluku Utara.
