Diduga Selewengkan Rp6,5 M Dana Jasa, Dua Pejabat RSUD Chasan Dituntut Dicopot

TERNATE, Jhazira – LPP Tipikor Maluku Utara mendesak Kejati Malut segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana jasa BPJS di RSUD Chasan Boesoirie Ternate.

Aksi unjuk rasa digelar Senin dini hari (5/5/2025) di depan Rumah Dinas Gubernur Malut. Dalam orasinya, Koordinator LPP Tipikor, Fandi Risky Asari, menyoroti kerugian negara senilai Rp6,53 miliar dari total dana BPJS Rp15,19 miliar yang masuk dua tahap pada November dan Desember 2023.

“Dana sudah masuk ke rekening RSUD, tapi jasa pegawai tidak dibayarkan. Ini indikasi kuat penyalahgunaan wewenang,” tegas Fandi.

Ia menyebut dua nama, yakni Direktur RSUD dr. Alwia Assagaf dan Wakil Direktur Keuangan Agung Sri Sadono, sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

LPP Tipikor juga meminta Gubernur segera mencopot keduanya dari jabatan. Menurut Fandi, kelalaian manajemen di RSUD terbesar di Malut ini berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai.

“Bukan hanya soal hukum, ini soal keselamatan pasien dan hak tenaga kesehatan,” katanya.

Aksi ini disebut akan terus berlanjut sampai ada respon konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum.