Hairil Hi Hukum: OPD Diminta Menyelesaikan Proses Belanja Modal Pada Bulan Agustus Ini.

SOFIFI, Jhaziramu  – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi Hukum, menyampaikan, Penyerapan belanja modal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) per awal Agustus 2025 masih menunjukkan progres yang signifikan.

Hairil menjelaskan, berdasarkan instruksi Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera menyelesaikan proses belanja modal pada bulan Agustus ini.

Namun, kenyataannya, sebagian besar OPD belum maksimal dalam menyampaikan dokumen pengadaan.

“Jadi progres belanja modal yang saya ambil dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP, red), baik yang sudah masuk dalam proses lelang umum maupun seleksi umum, saat ini baru mencapai 55 persen,” ujar Hairil.

Sementara itu, untuk pengadaan melalui sistem e-purchasing, ia menyebut, data yang diambil dari SIRUP dan sistem Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Amel) juga menunjukkan progres yang masih terbatas.

“Untuk pengadaan melalui E-Katalog (e-purchasing), saat ini realisasinya baru mencapai 52,36 persen. Artinya, masih ada cukup banyak paket pekerjaan yang belum diajukan atau diproses oleh dinas-dinas,” lanjutnya.

Hairil menegaskan, pihaknya terus mendorong seluruh OPD yang belum menyampaikan dokumen pengadaan, untuk segera melakukannya agar proses pelelangan dapat dipercepat dan target penyerapan anggaran bisa tercapai.

“Jadi untuk saat ini, paket-paket dari dinas-dinas yang belum masuk saya harap segera dimasukkan dokumennya, supaya mempercepat proses lelang di bulan Agustus ini,” tegasnya

Ia juga merinci daftar OPD yang paket pengadaannya sudah masuk ke dalam sistem SIRUP yakni, Dinas Pertanian (Distan), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Sekretariat DPRD.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sofifi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Chasan Boesoirie, masing-masing 1 paket Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pariwisata masing-masing 2 paket, Disperindag juga memiliki tambahan 3 paket, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sebanyak 4 paket, Biro Umum dengan 5 paket, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) sebanyak 8 paket.

“Dinas PUPR menjadi dinas dengan jumlah paket terbanyak, yakni 104 paket, namun masih tersisa 38 paket yang belum dilelang.”

“Jadi itu data per tanggal 7 Agustus 2025 yang telah saya sampaikan,”ujar Hairil.

Ia juga memaparkan total nilai anggaran belanja modal berdasarkan data yang dikumpulkan dari SIRUP dan Amel, yakni sebesar Rp479.343.113.182.

Dari total anggaran tersebut, kata Hairil, nilai realisasi saat ini mencapai Rp250.964.901.049, atau sekitar 52,36 persen.

Sementara itu, untuk paket lelang yang sudah masuk ke dalam sistem SIRUP totalnya mencapai Rp258.775.412.675,54, dan dari jumlah tersebut yang sudah tertayang di sistem pengadaan mencapai Rp143.289.419.299,24, atau sekitar 56 persen dari total nilai paket yang direncanakan.

Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam percepatan belanja modal di lingkungan Pemprov Malut, terutama menyangkut kesiapan dokumen pengadaan dari masing-masing OPD.

Hairil Hi. Hukum berharap, seluruh OPD dapat mempercepat proses administrasi pengadaan agar serapan anggaran bisa lebih optimal di sisa waktu tahun anggaran 2025 ini.