SOFIFI – Sebuah percakapan dari grup WhatsApp internal Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Maluku Utara bocor ke publik, membongkar kejanggalan serius dalam pengelolaan program hewan kurban tahun ini. Isinya sangat tajam, menuding kebijakan pimpinan dinilai menyimpang dari regulasi, dibuat secara sepihak, dan diduga kuat hanya bertujuan untuk mengakali pencairan anggaran tanpa dasar yang sah.
Dalam pesan yang beredar, disoroti kebijakan baru berupa kegiatan pemantauan atau monev ke lokasi penampungan sapi di 10 kabupaten/kota. Menurut isi pesan tersebut, langkah ini sama sekali tidak diatur dalam aturan dan tidak pernah ada dalam prosedur tahun-tahun sebelumnya. Padahal, anggaran senilai Rp2 miliar yang sudah ditetapkan itu sifatnya sudah paket lengkap, termasuk biaya pengiriman dan segala keperluannya, serta proses pengadaannya sudah dilakukan secara lelang elektronik dan dimenangkan oleh penyedia jasa.
“Anggaran Rp2 miliar itu sudah termasuk biaya pengiriman dan sudah dipihakketigakan. Kalau turun monev titik sapi, tidak boleh pakai uang perjalanan dinas, nanti kena temuan. Ini hanya skema kebijakan yang dibuat sendiri, caranya bagaimana menarik anggaran tapi tidak pikir dampak hukumnya,” demikian isi pesan yang membongkar kejanggalan tersebut.
Dijelaskan pula, selama bertahun-tahun pelaksanaan program ini, tidak pernah ada istilah pemantauan khusus ke lokasi penampungan. Prosedur yang benar dan biasa dilakukan hanyalah pemantauan saat penyerahan hewan kurban ke daerah, dan saat itulah petugas berhak menggunakan biaya perjalanan serta dibantu transportasi oleh penyedia. Kebijakan monev penampungan yang dipaksakan ini dinilai tidak masuk akal karena sapi-sapi itu memang sudah menjadi tanggung jawab penyedia hingga siap disalurkan.
“Dari tahun ke tahun tidak ada namanya monev titik sapi di 10 kabupaten/kota. Cuma ada monev penyerahan. Ngapain monev lagi? Ini kebijakan Karo sangat memprihatinkan,” tulis pesan tersebut.
Selain persoalan teknis anggaran, gaya memimpin pimpinan Kesra juga mendapat kritikan keras. Disebutkan adanya kebiasaan rapat yang diundang untuk seluruh pegawai, tapi kenyataannya dibagi-bagi per kelompok. Hal ini menimbulkan dugaan ada hal yang ditutupi atau ketakutan akan adanya pertanyaan kritis dari staf.
“Undang rapat keseluruhan, tapi realisasi per kelompok. Takut disikat apa gimana? Kalau rapat lagi per kelompok, saya bakar itu ruangan biar bubar semua. Kalau pimpinan takut diserang, jangan jadi pimpinan,” demikian tegas isi pesan yang menunjukkan ketidakpuasan tinggi pegawai.
Paling berat adalah tudingan bahwa Karo Kesra telah menipu banyak pihak terkait keberadaan sapi. Disebutkan bahwa pimpinan seolah-olah mengatur atau menyiapkan penampungan sapi, padahal faktanya sapi-sapi itu sudah jelas-jelas dilelang, dimenangkan penyedia, dan sudah siap didistribusikan. Artinya, kegiatannya dibuat-buat seolah ada peran besar biro, padahal prosesnya sudah selesai di tangan penyedia.
“Karo Kesra menipu sejumlah penampungan sapi untuk persiapan pembagian, padahal sapi itu sudah ditenderkan lewat E-procurement dan dimenangkan penyedia untuk distribusi ke 10 kabupaten kota. Itu sudah tersedia dan siap disalurkan,” bongkar isi pesan tersebut.
Bocoran ini makin menguatkan dugaan publik bahwa di balik pengelolaan anggaran Kesra selalu ada pola kebijakan aneh yang menyimpang dari aturan baku. Publik kini makin yakin bahwa segala kebijakan baru yang dibuat, tujuannya hanya satu: mengatur arus uang agar bisa dicairkan dengan dalih kegiatan yang sebenarnya tidak diperlukan, dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Karo Kesra maupun pihak terkait atas kebocoran informasi internal yang sangat merugikan citra birokrasi ini.
xbjmr2