TERNATE, Jhazirah.com – Polemik dugaan perjalanan dinas fiktif (SPPD) di lingkungan DPRD Kota Ternate kini memasuki babak hukum yang sesungguhnya. Anggota dewan, Nurjaya Hi. Ibrahim, secara resmi didampingi oleh tim hukum yang berkomitmen penuh untuk mengungkap dugaan korupsi yang diduga berjalan secara sistematis dan terstruktur.
Sebanyak 24 orang advokat telah tergabung dan menandatangani Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK-PID.SUS/IV/2026 tertanggal 30 April 2026. Langkah strategis ini menjadi penanda bahwa perjuangan mengusut aliran anggaran negara tidak lagi sekadar wacana, melainkan telah masuk pada tahap pembuktian hukum.
Juru Bicara Tim Hukum, Mubarak Abdurahman, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar formalitas pendampingan, melainkan misi untuk menguak tabir penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan daerah yang tidak sehat.
“Ini bukan sekadar perdebatan biasa. Kami hadir untuk membongkar kebenaran bersama-sama hingga tuntas,” tegas Mubarak dalam keterangan pers, Jumat (1/5/2026).
Ia menekankan, langkah hukum yang diambil kliennya murni didasari oleh kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Segala upaya yang dilakukan ditujukan demi mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, jauh dari kepentingan kelompok atau pribadi.
Respons balik berupa pelaporan Nurjaya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD oleh 29 anggota dewan lainnya dinilai tidak akan menggoyahkan langkah hukum yang sudah ditempuh.
“Tidak ada masalah personal di sini. Namun, dugaan SPPD fiktif ini adalah fakta yang harus diungkap. Klien kami siap menghadapi segala konsekuensi hukum,” ujarnya tegas.
Berdasarkan penelusuran awal terhadap dokumen-dokumen yang ada, tim hukum menemukan pola yang sangat mencurigakan. Penyimpangan yang terjadi diduga bukanlah kesalahan administratif semata, melainkan sebuah mekanisme yang terorganisir dalam sistem pertanggungjawaban anggaran.
“Indikasi yang kami temukan mengarah pada praktik yang tersusun rapi. Ini jauh melampaui sekadar kesalahan administrasi biasa,” papar Mubarak.
Dengan bukti yang dimiliki, Tim Hukum Nurjaya menyatakan akan segera membawa kasus ini ke ranah penegakan hukum yang lebih tinggi. Laporan akan disampaikan secara berjenjang mulai dari Polda Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami tidak ingin klien kami berjuang sendirian. Ini soal harga diri lembaga dan kepercayaan publik. Kami meminta masyarakat turut mengawal agar proses hukum berjalan bersih tanpa intervensi,” tegasnya.
Kasus ini kini menjadi ujian berat bagi integritas DPRD Kota Ternate. Publik kini menanti, apakah hukum mampu menegakkan keadilan atau justru kembali terkubur dalam ketidakjelasan.
