SOFIFI, Jhazirah.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus bergerak memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya, usai membuka kegiatan Sosialisasi KKPD yang berlangsung di Aula Nuku Lantai II, Kantor Gubernur, Selasa (28/4/2026).
Ahmad menjelaskan, penerapan KKPD ini merupakan tindak lanjut amanat regulasi pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh transaksi keuangan daerah beralih ke sistem non-tunai (cashless).
“Urgensi dari kegiatan ini sangat besar, tujuannya jelas yaitu meminimalisir transaksi tunai. Kita ingin tata kelola keuangan ke depan jauh lebih baik, transparan, dan akuntabel,” tegas Ahmad Purbaya kepada awak media.
Meski sistem ini sebenarnya sudah berjalan, namun di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala teknis yang membuat penggunaannya belum maksimal. Oleh karena itu, Pemprov Malut menggandeng perbankan yaitu BNI dan Bank Maluku Malut untuk memberikan pendampingan intensif kepada para pengelola keuangan.
“Kita tahu ada keluhan di lapangan, seperti kartu yang terkendala penggunaannya. Padahal, sekitar 40 persen dari Uang Persediaan (UP) dialokasikan melalui mekanisme KKPD. Jika ini terhambat, maka kinerja OPD dan serapan anggaran daerah juga bisa terganggu. Melalui sosialisasi ini, kita ingin kendala tersebut tuntas sehingga penerapannya bisa lebih masif,” ungkapnya.
Fokus pada Belanja Operasional
Untuk tahap awal, penggunaan KKPD difokuskan pada pos-pos belanja operasional yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Di antaranya digunakan untuk pembayaran biaya perjalanan dinas, pengisian bahan bakar kendaraan dinas, serta pembelian Alat Tulis Kantor (ATK).
“Keunggulan KKPD ini sangat membantu pelaksanaan kegiatan. Istilahnya, pekerjaan bisa jalan dulu menggunakan pagu yang ada di kartu, meskipun pencairan dana tunai secara riil belum turun. Namun, mengingat kondisi wilayah kita dan pemahaman yang belum merata, pendampingan dari bank sangat krusial,” tambahnya.
Komitmen Perbankan
Sementara itu, Pimpinan Cabang Bank Maluku Malut Cabang Ternate, Sherley Tiffany Metekohy, menyatakan kesiapan penuh pihaknya mendukung program strategis ini. Sebagai bank penampung Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pihaknya berkomitmen memberikan solusi teknis.
“Kewajiban kami sebagai mitra pemerintah adalah mendukung penuh agar penggunaan KKPD ini maksimal. Ini adalah solusi terbaik untuk menciptakan transparansi keuangan daerah yang jauh lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Sherley.
Hal senada disampaikan oleh Branch Manager BNI Cabang Ternate, Denny Stevy Akay. Ia menegaskan bahwa layanan ini merupakan bagian dari government solution yang tidak hanya mendukung literasi keuangan bagi ASN, tetapi juga menciptakan sistem pembayaran yang terintegrasi dan aman.
Antusiasme terlihat dari para pimpinan OPD dan jajaran ASN yang mengikuti kegiatan ini. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan perbankan, diharapkan Maluku Utara mampu menjadi pelopor dalam implementasi digitalisasi dan modernisasi pengelolaan keuangan daerah di wilayah timur Indonesia.
