TERNATE, JhaziraMU – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk meningkatkan akses pendidikan dengan menggratiskan biaya sekolah bagi siswa SMA, SMK, dan SLB mulai April 2025.
Program ini menjadi prioritas Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam memastikan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.
“Pada tahap awal, program ini akan membebaskan biaya pendidikan bagi 36.838 siswa SMA dan SLB, serta 9.000 siswa SMK yang akan dibiayai melalui BOSDA,” ungkap Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, Rabu (12/3/2025).
Dua Klaster, Dua Model Pembiayaan
Agar program lebih efektif, pemerintah membagi bantuan dalam dua klaster. Siswa SMA dan SLB masuk klaster pertama, sementara SMK masuk klaster kedua dengan alokasi tambahan untuk Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
“SMK memiliki kebutuhan lebih besar dibandingkan SMA dan SLB, karena ada biaya praktik dan uji kompetensi. Oleh sebab itu, alokasi anggaran disesuaikan agar manfaatnya lebih maksimal,” jelas Abubakar.
Regulasi dan Mekanisme Transparan
Pemprov Maluku Utara kini tengah menyiapkan regulasi pendukung berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Pendidikan Gratis serta pedoman teknis penyaluran BOSDA.
“Pergub ini akan mengatur penerima manfaat, komponen pembiayaan, mekanisme penyaluran, hingga pertanggungjawaban anggaran,” terang Abubakar.
Pemprov memastikan semua mekanisme regulasi rampung sebelum program dilaksanakan.
“Kami ingin pendidikan gratis ini berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar meringankan beban masyarakat,” tegasnya.
Dengan adanya program ini, diharapkan akses pendidikan semakin luas, kualitas SDM meningkat, serta ekonomi keluarga lebih terbantu.
“Pendidikan bukan sekadar hak, tetapi juga investasi untuk kemajuan daerah. Kami ingin anak-anak Maluku Utara punya peluang yang sama untuk meraih masa depan yang lebih cerah,” tutup Abubakar.
