SOFIFI, JhaziraMU – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pejabat eselon II, termasuk yang berstatus pelaksana tugas (Plt) maupun definitif.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Malut di Sofifi, Senin (4/8/2025).
Menurut Sarbin, proses evaluasi akan dilakukan secara bertahap mulai Agustus hingga September 2025, dan menjadi bagian dari penataan ulang birokrasi Pemprov.
“Insya Allah evaluasi dimulai Agustus sampai September. Semuanya akan berjalan sesuai keputusan Gubernur,” ujarnya.
Sarbin menegaskan, evaluasi tidak hanya menyasar jabatan Plt, melainkan seluruh jabatan eselon II, termasuk pejabat definitif.
Ia menjelaskan, berdasarkan aturan baru, kepala daerah kini memiliki kewenangan penuh melakukan evaluasi kinerja pejabat setiap enam bulan sekali, tanpa perlu menunggu dua tahun masa jabatan.
“Setelah tanggal 20 Agustus nanti, Gubernur sudah bisa langsung melakukan evaluasi tanpa harus meminta izin dari Menteri Dalam Negeri,” tegasnya.
Evaluasi ini, lanjutnya, menjadi langkah penting dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, dengan mempertimbangkan hasil penilaian obyektif, bukan berdasarkan kompromi atau kepentingan politik.
“Tidak ada pembagian, tidak ada rekomendasi khusus. Semua murni hasil evaluasi,” pungkas Sarbin.
