JAKARTA, JhaziraMU— Front Mahasiswa Maluku Utara Pro Warga Maba Sangaji (Format-Praga) resmi melaporkan dugaan praktik mafia tambang di Halmahera Timur ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (11/8/2025). Laporan ini diserahkan langsung kepada perwakilan Humas KPK, Suhendar, bersamaan dengan aksi unjuk rasa di depan gedung lembaga antirasuah tersebut.
Dokumen yang diserahkan berisi data lapangan, bukti pencemaran Kali Sangaji beserta lima anak sungainya — Kaplo, Tutungan, Samlowos, Sabaino, dan Miyen — serta indikasi permainan izin pertambangan yang dinilai melanggar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Kami minta KPK mengusut tuntas dugaan keterlibatan mafia tambang yang membekingi PT Position,” tegas Jenderal Lapangan Format-Praga, M Reza AS.
Koordinator Lapangan, Alfian Sangaji, menyebut aktivitas PT Position telah memicu kerusakan ekosistem, membuat air sungai keruh, merendam kebun warga, dan mengancam sumber air bersih. Pelanggaran ini, kata Alfian, melanggar UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Ini bukan sekadar pencemaran, tetapi bencana ekologis yang dibiarkan. KPK wajib memeriksa siapa yang bermain di balik izin tambang ini,” ujarnya.
Format-Praga menyampaikan tiga tuntutan utama (TRITURA): memeriksa izin pertambangan dan izin lingkungan PT Position, mencabut IUP perusahaan, serta memberantas mafia tambang di Halmahera Timur.
Mereka juga menyoroti penahanan 11 warga adat Maba Sangaji yang dituding sebagai bentuk kriminalisasi atas perjuangan mempertahankan tanah dan sumber air.
Aksi berlangsung dengan orasi bergantian, teatrikal kerusakan sungai, dan pembentangan spanduk bertuliskan “KPK Segera Periksa PT Position” serta “Bongkar Mafia Tambang”, menegaskan urgensi penindakan oleh KPK.
