SOFIFI, JhaziraMU– Dugaan kecurangan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II kategori honorer lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali mencuat.
Sejumlah sumber menyebut, ada nama-nama titipan pejabat yang lolos tanpa melalui proses audit Inspektorat, bahkan termasuk titipan dari internal Inspektorat sendiri.
Sumber media ini mengungkap, honorer non-teknis seperti satpam, cleaning service, dan sopir—yang menurut regulasi tidak memenuhi syarat—dipaksakan lolos. Lebih parahnya, saat proses audit, nama-nama titipan pejabat tersebut tidak diperiksa.
“Temuan 31 orang yang diumumkan itu hanya sebagian kecil. Kalau mau tahu kebenaran, Gubernur harus memanggil seluruh honorer di tiap OPD dan bentuk tim independen untuk membongkar skandal PPPK ini,” ujarnya.
Kepala Inspektorat Malut, Nirwan M.T. Ali, saat ditemui di Warkop Jarod, Kelurahan Santiong, Rabu (13/8/2025), enggan banyak berkomentar.
“Intinya saya tidak mau berkomentar. Silakan dibuktikan saja kalau itu benar,” katanya.
Nirwan menegaskan, pada formasi teknis 298 orang tahap I, seluruhnya telah diaudit. Ia mengklaim informasi 31 orang yang menjadi temuan merupakan hasil pernyataan para kepala unit bahwa mereka bukan honorer.
“Silakan baca rilis resmi saya kemarin. Saya hanya bicara berdasarkan rilis tertulis, supaya bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Terkait tudingan adanya sopir yang lolos tanpa diaudit, Nirwan kembali menantang pihak yang menuduh untuk membuktikannya.
“Kalau ada data baru, silakan. Semua harus resmi,” tandasnya.
