HALSEL, JhaziraMU – Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, merespons aksi demonstrasi yang digelar sejumlah OKP di jalan protokol Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Selasa (2/9/2025).
Helmi menjelaskan, aksi tersebut membawa dua isu utama, yakni isu nasional terkait penolakan tambahan tunjangan DPR RI dan isu daerah. “Ada dua isu yang di bawa teman-teman OKP, itu isu nasional dan isu daerah. Tapi saya tidak berkompeten menjawab isu nasional,” kata Helmi, Kamis (4/9/2025), usai rapat paripurna DPRD Halsel.
Meski tak merinci isu daerah yang dimaksud, Helmi menegaskan pemerintah tetap menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat. Ia menyoroti keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
“Sehingga mau tidak mau kita di pemerintah daerah merumuskan program-program yang berorientasi produktivitas. Jadi pelayanan dasar, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan itu wajib,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkab Halsel berkomitmen merumuskan program produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperhatikan isu perempuan serta anak.
Helmi berharap DPRD Halsel ikut mendukung rancangan program strategis dalam pembahasan anggaran 2026 agar selaras dengan visi-misi kepala daerah dan arah pembangunan nasional.
