TERNATE, Jhazirah.com — Di tengah isu pemangkasan fiskal dan melambatnya pertumbuhan UMKM, pemerintah menghadirkan satu jawaban: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Bagi Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Farida Farichah, koperasi ini adalah “mesin penggerak ekonomi kerakyatan” yang harus ditopang dengan modal besar, manajemen profesional, dan strategi digital.
Dalam Rakor Kemenkop UKM Regional ke-6 di Ternate, Jumat (3/10), Farida menegaskan bahwa negara hadir dengan dukungan modal triliunan. Namun ia memberi catatan tegas: koperasi hanya bisa tumbuh bila mampu menyusun proposal bisnis yang kuat dan menjalin kemitraan produktif. “Modal tanpa manajemen profesional hanya akan berakhir pada kegagalan,” katanya.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyambut gagasan itu dengan menekankan bahwa koperasi bukan sekadar wadah simpan pinjam, tetapi “rumah ekonomi rakyat”. Dengan digitalisasi dan akses pembiayaan yang terbuka, Sarbin yakin koperasi bisa menggerakkan kesejahteraan desa.
Rakor ini mempertemukan Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara — tiga daerah dengan karakter berbeda — untuk menyamakan langkah dalam melahirkan koperasi modern. Pemerintah juga menyiapkan 1.100 PMO dan 8.000 BA untuk memastikan pendampingan berjalan konsisten.
Bagi Maluku Utara, momentum ini lebih dari sekadar program nasional. Ia bisa menjadi tonggak lahirnya koperasi berbasis digital, yang mampu menghubungkan potensi desa dengan pasar regional bahkan global.
