HALTIM, Juazirah.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Ricky Chairul Ricfhat, menegaskan kebijakan penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh ASN dan PPPK di lingkup Pemerintah Kabupaten Haltim hingga Desember 2025.
Langkah tegas ini diambil menyusul rendahnya tingkat disiplin aparatur, terutama terkait ketidakhadiran pegawai dalam apel pagi yang digelar di halaman Kantor Bupati, Rabu (8/10/2025).
“Untuk PNS dan PPPK, pembayaran TPP sampai Desember 2025 saya tunda. Pembayaran baru akan dilakukan setelah mereka benar-benar memperbaiki kehadiran dan saling mengingatkan,” tegas Ricky di hadapan para pegawai.
Ricky menilai, penurunan disiplin ASN dan PPPK menjadi persoalan serius yang perlu segera dibenahi. Ia menyesalkan sikap sebagian pegawai yang mulai abai terhadap kewajiban kehadiran.
“Baru jadi PNS dan PPPK saja sudah mulai bandel. Dulu, waktu pegawai demo ke Kaban Keuangan Pak Daus, mereka tetap kompak masuk kerja. Sekarang semangatnya sudah berbeda,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ricky menegaskan, kebijakan penundaan TPP ini bukan bentuk hukuman, melainkan upaya pembinaan kedisiplinan dan etos kerja di lingkungan birokrasi Haltim.
Ia juga telah menginstruksikan bendahara gaji di seluruh OPD untuk menunda usulan pembayaran TPP hingga para pegawai menunjukkan perbaikan disiplin yang signifikan.
“Saya sudah sampaikan ke seluruh bendahara gaji, buka semua usulan pembayaran TPP. Jangan diproses sampai kehadiran pegawai kembali tertib,” tegasnya.
Kebijakan ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi ASN dan PPPK agar tidak lagi mengabaikan tanggung jawab serta memperkuat budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berintegritas.
