SOFIFI, Jhazirah.com- Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) melontarkan kritik keras terhadap proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, yang dinilai sarat keterlambatan dan berpotensi bermasalah secara substansi.
Anggota Fraksi Golkar, Cornelia Macpal, menegaskan bahwa keterlambatan penyampaian dokumen anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bukan hal baru dan sudah menjadi pola yang berulang setiap tahun.
“APBD itu cetak biru keuangan daerah, bukan sekadar formalitas administratif. Jangan dipermainkan!” tegas Cornelia dalam rapat paripurna DPRD Malut, Selasa (21/10/2025).
Cornelia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap transparansi dan akurasi data keuangan dalam dokumen RAPBD 2026. Ia menduga ada sejumlah program yang terindikasi tidak jelas asal-usul maupun peruntukannya.
“Kami mencium adanya aroma anggaran fiktif. Jangan sampai ada anggaran siluman yang diselipkan tanpa dasar yang kuat,” sindirnya.
Golkar juga menilai, keterlambatan proses penyusunan anggaran menyalahi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bahkan berpotensi melanggar Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
“Keterlambatan bukan hanya berdampak pada efektivitas pembangunan, tapi juga merugikan masyarakat. Ini bukan soal waktu, tapi soal tanggung jawab,” tegas Cornelia.
Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah segera berbenah dan memastikan seluruh proses penyusunan RAPBD 2026 dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
“APBD menyangkut nasib jutaan rakyat Maluku Utara. Pemerintah harus serius, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” pungkasnya.
