TERNATE, Jhazirah — Ketika masyarakat Maluku Utara berjuang bertahan hidup di tengah krisis COVID-19, anggota DPRD Malut justru menerima tunjangan perumahan sebesar Rp60 juta. Kebijakan ini kembali menuai sorotan, kali ini dari akademisi Unkhair Ternate, Muamil Sunan, yang menilai keputusan tersebut tidak masuk akal secara moral maupun fiskal.
Menurut Muamil, PP Nomor 18 Tahun 2017 memang memberikan ruang bagi kepala daerah untuk menetapkan besaran tunjangan. Namun keputusan itu harus berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
“Dengan struktur pendapatan daerah saat itu, apakah kita termasuk daerah dengan kemandirian fiskal tinggi? Atau justru rendah?” tanyanya heran.
Ia mengingatkan bahwa periode 2019–2021 adalah masa “kegelapan ekonomi” bagi masyarakat Malut. Banyak warga kehilangan pekerjaan, usaha kecil tutup, dan akses kesehatan semakin terbatas.
“Saat rakyat menjerit, apakah pantas DPRD menikmati tunjangan sebesar itu? Ini bukan soal legal atau tidak, tetapi soal hati nurani,” kecam Muamil.
Akademisi tersebut menyebut bahwa alokasi dana besar bagi tunjangan dewan hanya menunjukkan lemahnya sensitivitas sosial dan buruknya prioritas kebijakan pemerintah daerah.
Ia bahkan menyebut keputusan itu sebagai potret ketimpangan moral antara penguasa dan rakyat.
“Wakil rakyat seharusnya ikut merasakan kesulitan rakyat, bukan justru hidup nyaman dengan fasilitas mewah,” tegasnya.
Muamil berharap polemik ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mengevaluasi ulang seluruh komponen belanja daerah, terutama yang tidak memiliki urgensi publik.
“Rakyat tidak butuh wakil rakyat yang sibuk menumpuk fasilitas. Rakyat butuh pemimpin yang peka, transparan, dan siap berkorban untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
