TERNATE, Jhazirah.com – Suara keras kembali datang dari jajaran Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI se-Kabupaten/Kota se-Maluku Utara. Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), mereka dengan tegas mendesak Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI agar sama sekali tidak melibatkan sejumlah pihak yang dinilai bertanggung jawab atas kegagalan dan kekacauan pada musyawarah sebelumnya.
Diketahui, Musda yang berjalan sebelumnya berakhir buntu dan memunculkan dualisme kepemimpinan, di mana dua sosok sama-sama mengklaim sah sebagai Ketua Umum, yaitu Rio C. Pawane dan Firdaus Amir. Situasi ini tentu saja membuat organisasi tak punya arah dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut penilaian seluruh BPC, akar masalah kekacauan itu tidak lepas dari peran tiga orang, yakni mantan Ketua Umum BPD HIPMI Malut periode 2019–2022 Bahtiar Kadir yang kini menjabat Korwil HIPMI Indonesia Timur, mantan Ketua Bidang OKK HIPMI Malut 2022–2025 Mohdar Bailusy, serta mantan Ketua OKK BPP HIPMI Boy Sangaji. Ketiganya dinilai sangat ikut campur dan mengatur segalanya hingga merusak prinsip demokrasi di tubuh organisasi.
“Kami sangat heran dan kecewa, kenapa BPP masih mempercayakan proses ini kepada mereka bertiga? Sudah jelas-jelas merekalah yang berada di balik kegagalan Musda lalu, sampai muncul dua pemimpin dan organisasi jadi lumpuh. Kami minta tegas: jangan libatkan mereka lagi dalam Musdalub kali ini,” tegas perwakilan BPC.
Intervensi yang dilakukan ketiga pihak itu dinilai sudah melampaui batas kewenangan dan merusak tatanan yang ada. Akibat pengelolaan yang tidak adil dan penuh kepentingan itu, lahirlah situasi yang membingungkan dan merugikan organisasi secara keseluruhan.
“Kalau Musdalub ini dipaksakan berjalan dengan pola lama, sama orangnya lagi, maka ini akan jadi musyawarah ketiga yang gagal. Bisa saja terus berulang sampai keempat, kelima kali dan tidak akan pernah selesai. Itu semua akibat ulah mereka yang tidak mampu mengelola dinamika, malah sibuk mengatur hasil sesuai kehendak sendiri,” tambahnya.
Bukan hanya soal kegagalan proses, BPC juga melontarkan tudingan berat bahwa di balik semua kekisruhan itu ada motif yang tidak sehat. Diduga kuat ada transaksi dan kepentingan materiil yang diutamakan di atas kemajuan organisasi. Bahkan kepercayaan BPP kepada pihak-pihak ini pun dipertanyakan kesungguhannya.
“Kami menduga jelas ada kepentingan transaksional saat itu, dan dikhawatirkan hal yang sama akan terulang sekarang. Sungguh mengherankan, kenapa BPP masih percaya pada orang-orang yang terbukti tidak beres? Jangan-jangan yang tidak beres itu bukan hanya mereka, tapi juga pihak di pusat yang memberi kepercayaan?” tegasnya
BPC kembali mengingatkan BPP, jika masih saja memberi ruang dan wewenang kepada pihak-pihak yang dulu mengacaukan, maka hasilnya pasti tidak akan berbeda. Mereka menegaskan, orientasi ketiga sosok itu kini sudah berubah, bukan lagi untuk memajukan pengusaha muda, melainkan hanya mengejar keuntungan pribadi.
“Kalau pengacau masih diberi kekuasaan, maka kekacauan akan terus ada. Kami melihat jelas, tujuan mereka sudah bukan lagi untuk organisasi, melainkan hanya demi kepentingan materi dan keuntungan sendiri. Kami berharap BPP mau berpikir jernih dan bertindak tegas, selamatkan HIPMI Malut sebelum terlambat,” pungkas perwakilan BPC.
