SOFIFI, Jhazirah.com – Kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Provinsi Maluku Utara, Asrul Gaelea, kini berada di bawah sorotan tajam. Ia diduga kuat menutupi sejumlah item kegiatan dan penggunaan anggaran di bawah tanggung jawabnya, salah satu yang paling mencolok adalah pengelolaan dana belanja sapi kurban yang mencapai miliaran rupiah dari APBD provinsi.
Dugaan ini mengemuka keras dari kalangan relawan pendukung Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Salah satu relawan yang enggan disebutkan namanya menilai, kebijakan dan cara kerja Asrul Gaelea justru bertolak belakang dengan visi-misi serta arah kebijakan yang dijalankan pimpinan daerah.
“Asrul Gaelea ini nyatanya tidak sejalan, bahkan jauh dari harapan. Apa yang menjadi tujuan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kesejahteraan rakyat, justru tidak tercermin dalam cara kerja biro yang dipimpinnya. Ada banyak hal yang ditutupi, ada kegiatan yang tidak jelas laporannya, dan kami menduga kuat ada permainan di dalamnya,” tegas sumber tersebut.
Poin yang paling besar dan menjadi tanda tanya publik adalah pengadaan sapi kurban tahun 2026. Pemerintah provinsi telah menganggarkan sekitar Rp2 miliar untuk belanja hewan kurban, yang direncanakan untuk sekitar 90 hingga 100 ekor sapi yang disalurkan ke seluruh kabupaten/kota. Namun, hingga kini rincian penggunaan dana, proses pengadaan, kualitas hewan, hingga daftar penerimanya tidak dipublikasikan secara terbuka dan jelas oleh Biro Kesra.
“Anggarannya besar sekali, Rp2 miliar lebih. Tapi kami tanya: beli di mana? Berapa harga satu ekor? Siapa pemasoknya? Apakah sesuai standar? Kenapa data dan laporannya ditutup-tutupi? Ini salah satu item paling mencurigakan, dan kami yakini Asrul Gaelea sengaja menutupi informasi ini agar tidak diketahui publik,” ungkapnya dengan nada curiga.
Menurut relawan pendukung pasangan Serly-Sarbin, tugas utama Kesra seharusnya memastikan bantuan dan program tepat sasaran, transparan, dan menyentuh rakyat. Namun kenyataannya, biro ini justru berjalan tertutup. Banyak kegiatan yang tercatat ada anggarannya, tapi realisasinya tidak terlihat, atau laporannya dipersulit untuk diakses.
“Visi kami adalah Maluku Utara Bangkit, sejahtera dan transparan. Tapi di tangan Asrul Gaelea, Kesra justru jadi wadah tertutup. Banyak program yang tidak sinkron, bahkan diduga ada yang diatur hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja, bukan untuk rakyat luas,” tambahnya.
Kondisi ini makin memicu kemarahan pendukung, karena Kesra adalah ujung tombak pelayanan sosial dan keagamaan. Jika pejabatnya tidak sejalan dan diduga menyembunyikan data, maka sama saja merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Sherly-Sarbin.
“Kami minta Gubernur dan Wakil Gubernur segera cek ulang. Jangan sampai nama baik pimpinan daerah ternoda karena ada pejabat yang kerja sendiri, main sendiri, dan menutupi hal-hal yang harusnya terbuka. Anggaran sapi kurban itu harus dibuka rinciannya, jangan ada yang ditutupi lagi,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Asrul Gaelea terkait tudingan penutupan data maupun dugaan ketidaksesuaian kebijakan tersebut. Publik dan relawan berharap ada langkah tegas agar biro ini kembali berjalan lurus sesuai amanah rakyat.
