TERNATE, Jhazirah.com – Persiapan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Maluku Utara kembali dihantam gelombang kontroversi yang serius. Kali ini, sejumlah pengurus di tingkat Badan Pengurus Cabang (BPC) menyuarakan keprihatinan mendalam terkait adanya dugaan praktik transaksional bernilai ratusan juta rupiah yang melibatkan oknum yang bertindak selaku tim pelaksana kegiatan.
Kecurigaan yang kuat tertuju kepada dua sosok mantan pengurus, yakni Bahtiar Kader dan Mohdar Bilusy. Keduanya diduga memanfaatkan momen strategis saat dibukanya pendaftaran bakal calon Ketua Umum yang kini diisi oleh dua nama, Rio C. Pawane dan Ronald Reagen sebagai lahan untuk mengeruk keuntungan finansial semata.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari kalangan pengurus BPC, dugaan skenario yang merugikan organisasi ini terkuak lewat bocoran percakapan antar pribadi yang terjadi di lingkar terdekat para mantan pengurus tersebut.
“Sumber yang dapat dipercaya mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan tersebut, terungkap perhitungan yang mencurigakan atas potensi keuntungan materiil. Biaya pendaftaran bagi kedua kandidat mencapai angka Rp500 juta, dan dana tersebut terindikasi akan dibagi-bagi di antara mereka. Lebih jauh lagi, terkuak pula petunjuk adanya aliran dana lain di luar ketentuan resmi yang turut menjadi bahasan,” ungkap salah satu perwakilan BPC dengan nada kritis.
Modus operandi ini dinilai memiliki celah berjalan mulus mengingat posisi strategis yang diemban Bahtiar dan Mohdar saat ini. Keduanya merupakan figur yang mendapat mandat langsung dari Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI sebagai tim penanggung jawab sementara atau caretaker di Maluku Utara.
Situasi ini memicu kegelisahan yang meluas di jajaran pengurus daerah. Intervensi berlebihan yang bernuansa kepentingan pribadi dinilai telah menggerus kehormatan organisasi dan menjauhkan HIPMI dari tujuan mulianya, yaitu membina dan mengembangkan iklim usaha bagi para pengusaha muda.
“Tindakan ini adalah wujud transaksi yang nyata dan sangat mencederai nilai-nilai dasar organisasi. Akibat ambisi serta permainan kepentingan di tingkat pimpinan, forum tertinggi di daerah ini terpaksa diulang hingga tiga kali dalam satu periode kepengurusan, yang semuanya berakhir dengan kegagalan demi kegagalan,” tegasnya dengan nada kekecewaan yang mendalam.
Menyikapi ketidakkondusifan yang kian memuncak, para pengurus BPC dengan tegas meminta perhatian serius dari BPP HIPMI. Langkah yang diminta adalah pembatalan atau penundaan pelaksanaan Musdalub yang dijadwalkan dalam waktu dekat ini. Kekhawatiran sangat mendalam menyelimuti mereka, bahwa jika kegiatan tetap dipaksakan berjalan di bawah kendali aktor yang sama, maka hasil yang dicapai hanyalah pengulangan atas kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi sebelumnya.
“Sangatlah bijaksana jika agenda Musdalub ini dikaji ulang atau diserahkan sepenuhnya kepada kepengurusan BPP yang baru nanti. Kami berkeyakinan kuat bahwa terdapat motif transaksional tersembunyi yang sengaja direkayasa demi kepentingan sesaat, sekaligus sebagai persiapan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu menjelang Musyawarah Nasional mendatang,” pungkas perwakilan BPC tersebut dengan tegas.
