TERNATE, Jhazirah.com — Dugaan korupsi program “Om Ojek Andalan” senilai Rp5,3 miliar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate menampakkan ketimpangan penanganan. Puluhan saksi telah diperiksa, dua ASN digeledah, namun sosok yang memegang kendali tertinggi atas anggaran tersebut belum tersentuh sama sekali.
Praktisi hukum Maluku Utara, Agus S. Tampilang, menegaskan hal ini tidak adil. Ia mendesak Kejaksaan Negeri Ternate segera memanggil dan memeriksa Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang memvalidasi anggaran itu sebelum disetujui.
“Siapa pun dia, jika diduga terlibat perbuatan melawan hukum, wajib dipanggil dan diperiksa, termasuk Sekda Rizal Marsaoly. Ini menyangkut uang rakyat,” tegas Agus, Rabu (6/10/2026).
Program Om Ojek Andalan masuk dalam Tahun Anggaran 2024. Anggaran bantuan pengemudi ojek sebesar Rp1,5 miliar ditujukan bagi 3.750 orang. Pengadaan jaket Rp360 juta dan helm Rp299,4 juta. Penyelidikan meluas ke 23 paket pengadaan lain di dinas yang sama senilai Rp3,88 miliar, sehingga total yang diselidiki mencapai Rp5,3 miliar. Banyak penerima melaporkan hanya menerima Rp300.000–Rp350.000, padahal seharusnya Rp400.000 — selisihnya diduga hilang.
Awal September 2026, Kejari Ternate mengonfirmasi kejanggalan data penerima dan nominal. Lebih dari 30 saksi telah diperiksa, mulai dari pejabat dinas, bendahara, pengelola program, hingga penerima bantuan. Pada 17 September, rumah dua ASN di lingkungan Dinas Koperasi digeledah dan dokumen diamankan. Hingga kini belum ada nama tersangka yang diumumkan.
Agus menyoroti aktivitas Rizal Marsaoly yang dinilai melampaui tugasnya. Ia lebih kerap hadir di acara seremonial dan membagikan uang bantuan yang diduga bersumber dari anggaran yang sedang diselidiki, sementara hak-hak pegawai seperti TPP belum sepenuhnya dibayarkan.
“Saya bertanya: apakah beliau ini Sekda, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota? Jangan-jangan ini semua pencitraan, mengingat kabarnya akan maju Pilkada,” ujarnya.
“Kejari jangan takut memeriksa Sekda, Kalau penegak hukum tidak berani dan tidak adil, di mana wibawa hukum?” tegasnya.
