Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Koleksi

UKPBJ Malut  Proaktif  Menuju  Pusat Keunggulan  Pengadaan  Barang  Jasa  Tahun 2027

×

UKPBJ Malut  Proaktif  Menuju  Pusat Keunggulan  Pengadaan  Barang  Jasa  Tahun 2027

Sebarkan artikel ini
Oplus_131072
Example 468x60
https://jhazirah.com/wp-content/uploads/2026/05/WhatsApp-Image-2026-05-27-at-19.59.03.jpeg

TERNATE, Jhazirah.com – Pemerintah  Provinsi Maluku Utara mencatat capaian gemilang di bidang pengadaan barang dan jasa. Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Provinsi Maluku Utara telah berhasil meraih status Level Proaktif 9/9, sehingga siap melangkah menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang Jasa (PKP‑BJ) pada tahun 2027.

Capaian tersebut terungkap saat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku  Utara Samsuddin A. Kadir bersama Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa  Setda Provinsi Maluku Utara Hairil Hi. Hukum menghadiri Sarasehan  Nasional UKPBJ yang digelar di Gedung Cempaka Kantor Bappeda Provinsi Bali, Rabu (11‑11‑2026).

Example 300x600

Kegiatan Sarasehan Nasional tersebut mengusung tema UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang Jasa sekaligus Pendampingan UKPBJ Menuju PKP‑BJ, dibuka langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Suharti, S.Psi., M.Si. Dalam kesempatan itu, LKPP memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas keberhasilan melaksanakan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi.

LKPP berharap konsolidasi pengadaan konstruksi tersebut dapat dikembangkan menggunakan skema itemized, guna membuka peluang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku UMKM di Maluku Utara.

Sekda Maluku Utara Samsuddin A. Kadir turut diberikan kesempatan untuk menyampaikan testimoni mengenai keberhasilan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi. Ia menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah  Provinsi Maluku Utara melalui Dinas PUPR dan Biro PBJ, didampingi LKPP selaku tim Probity Advice.

Menurut Samsuddin A. Kadir, konsolidasi pengadaan tidak hanya memperkuat tata kelola pengadaan barang jasa, melainkan juga menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan. Langkah ini sejalan dengan harapan pemerintah agar belanja negara dan daerah menjadi lebih efektif, efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Kepala Biro PBJ  Hairil Hi. Hukum menyatakan capaian Level Proaktif 9/9 menjadi pijakan utama untuk melakukan pembenahan lebih lanjut. Pihaknya akan menyiapkan seluruh dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan guna melanjutkan tahapan menuju PKP‑BJ pada tahun 2027.

Melalui keikutsertaan dalam Sarasehan Nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kelembagaan UKPBJ, meningkatkan profesionalisme pengadaan barang jasa, serta mewujudkan UKPBJ sebagai pusat keunggulan yang mampu memberikan nilai tambah besar bagi pembangunan daerah Maluku Utara. (*)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 300250