Pemprov Maluku Utara Desak Pusat Cairkan DBH Rp 410 Miliar

SOFIFI, JhaziraMU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mendesak pemerintah pusat segera mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang masih kurang bayar sebesar Rp 410 miliar pada tahun 2024.

Dana ini dianggap sangat krusial untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk kepada pihak ketiga. Hingga saat ini, Pemprov Maluku Utara baru menerima Rp 610 juta dari total DBH yang dijanjikan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan berisiko mengganggu kredibilitas pemerintah daerah, terutama dalam pembayaran kegiatan yang telah selesai.

“Saat ini, kas daerah masih mampu menutupi pembayaran kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, untuk kebutuhan lainnya, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga, kami sangat bergantung pada pencairan DBH ini,” ujar Ahmad Purbaya, Senin (30/12/2024).

Menurutnya, keterlambatan ini tidak hanya mencederai kepercayaan mitra kerja tetapi juga dapat menghambat kelancaran program pembangunan daerah.

“Kondisi ini sangat berpotensi memicu permasalahan baru. Selain mengganggu kepercayaan pihak ketiga, situasi ini juga dapat memengaruhi kelangsungan program pembangunan daerah,” tegasnya.

Pemprov Maluku Utara menegaskan bahwa pencairan DBH sangat penting, tidak hanya untuk menyelesaikan utang yang ada tetapi juga untuk mencegah munculnya utang baru pada tahun 2025. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjaga komitmen terhadap mitra kerja dan masyarakat.

“Kami berharap sisa DBH bisa segera cair. Ini akan membantu kami menyelesaikan kewajiban dengan baik sekaligus menjaga kredibilitas pemerintah daerah,” tambah Purbaya.

Untuk memastikan percepatan pencairan, Pemprov Maluku Utara terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan.

Menjelang akhir tahun 2024, Pemprov berharap ada kebijakan konkret dari pusat yang memprioritaskan pencairan DBH kurang bayar bagi Maluku Utara.

“Kami tetap optimistis bahwa sisa DBH akan disalurkan dalam waktu dekat. Langkah ini sangat penting untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik tanpa beban utang tambahan. Dengan pencairan penuh DBH, Pemprov Maluku Utara yakin dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong keberlanjutan program pembangunan di tahun mendatang,” pungkasnya.