Lobi Diam-Diam: Dua Pejabat Malut dan Skenario Politik Proyek Rp300 Miliar

TERNATE, JhaziraMU — Di balik dinamika pemerintahan Provinsi Maluku Utara, dua nama pejabat eselon II menjadi sorotan tajam. Mereka adalah Zulkifli Bian, Plt Kepala BKD, dan Risman Iriyanto Jafar, Plt Kepala Dinas PUPR. Diam-diam, keduanya dilaporkan melakukan pendekatan politik ke elit partai koalisi penguasa.

Informasi dari sumber internal mengungkapkan, Zulkifli dan Risman mengatur pertemuan tertutup dengan tiga partai politik yang berada di lingkaran kekuasaan Gubernur Sherly Laos. Lokasi pertemuan disebutkan terjadi di salah satu kantor partai di Kota Ternate dan sebuah kafe di kawasan Santiong.

Dugaan kuat, agenda pertemuan tidak hanya membahas upaya mempertahankan jabatan keduanya, tetapi juga berkaitan dengan pengamanan proyek infrastruktur senilai Rp300 miliar di Dinas PUPR tahun anggaran 2025.

Sumber menyebut, kedua pejabat aktif menjalin komunikasi dengan beberapa anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Isu ini semakin menjadi perhatian karena muncul bersamaan dengan dugaan pelanggaran administrasi dalam pengangkatan Zulkifli dan isu pribadi yang membayangi Risman.

“Ini tak sekadar soal jabatan, tapi potensi penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Agus R. Tampilang, seorang praktisi kebijakan publik, saat dimintai tanggapan.

Menurut Agus, jika benar terjadi, lobi politik oleh pejabat aktif kepada partai politik adalah bentuk nepotisme yang merusak tatanan meritokrasi birokrasi.

“Partai bukan institusi pengambil keputusan dalam rotasi pejabat. Bila penempatan jabatan didasari tekanan politik, maka sistem pemerintahan sudah tidak netral,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahaya keterlibatan partai dalam distribusi proyek-proyek bernilai besar seperti proyek Dinas PUPR.

Sementara itu, Zulkifli Bian, ketika dikonfirmasi, memilih irit bicara. “Sumbernya dari mana ketua partai yaa…?” jawabnya singkat.

Manuver Zulkifli dan Risman membuka tabir gelap relasi antara kekuasaan birokrasi dan kekuatan politik lokal. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Gubernur Sherly Laos dalam menjaga integritas dan independensi pemerintahan yang baru terbentuk.

Akankah Sherly bertindak tegas atau justru membiarkan permainan lobi jabatan dan proyek ini terus berlangsung?