Wabup Halsel Pastikan Modal untuk Perusda Prima Niaga Tak Masuk APBD-P 2025

HALSEL JhaziraMU  — Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, menegaskan permintaan penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah (Perusda) Prima Niaga tidak diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.

Pernyataan itu disampaikan Helmi saat menemui massa aksi Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) dan Cipayung Plus dalam demonstrasi di depan Kantor Bupati, Senin (8/9/2025). Massa sebelumnya mendesak pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penutupan Prima Niaga karena dinilai gagal menyumbang pendapatan bagi daerah.

“Sekarang ini kita tidak sedang mengalokasikan anggaran. Yang kita inginkan adalah rencana kerja dan rencana bisnis yang bisa berimplikasi pada pendapatan asli daerah,” tegas Helmi.

Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, penyertaan modal hanya mungkin dilakukan bila Prima Niaga memiliki proposal bisnis dengan target laba yang jelas, minimal untuk periode 2026 hingga 2030.

Helmi menambahkan, program pembangunan agromaritim yang digagas Bupati harus melahirkan ekosistem bisnis yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Halsel. Karena itu, Perusda yang bergerak di sektor perikanan dan suplai beras harus dikelola secara profesional.

“Posisi direksi dan badan pengawas tidak boleh diwarnai kepentingan politik. Kita butuh orang-orang profesional agar bisa memastikan kontribusi nyata Perusda bagi PAD,” tandasnya.