HALSEL, Jhazirah.com – Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Sekertaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Saleh Nijar, merespons aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Peduli Desa Gambaru di depan Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Kamis. Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Obi itu menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan masyarakat Desa Gambaru dan Desa Fluk harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun seluruh pemangku kepentingan.
Saat dikonfirmasi Awak Media melalui pesan WhatsApp, M. Saleh terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menemui massa aksi. Ia menjelaskan, pada saat aksi berlangsung dirinya sedang menjalankan agenda Pantai di luar daerah. Meski demikian, ia mengaku telah menerima rekaman video aksi beserta dokumen pernyataan sikap yang disampaikan Aliansi Masyarakat Peduli Desa Gambaru sehingga mengetahui secara utuh substansi tuntutan masyarakat.
“Saya mohon maaf karena pada saat aksi berlangsung saya sedang menjalankan agenda di luar daerah. Namun saya sudah menerima video aksi dan pernyataan sikap masyarakat. Saya sudah mengetahui tuntutan yang disampaikan dan tentu ini akan menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD,” ujar M. Saleh Kamis (23/7).
Menanggapi aksi tersebut, M. Saleh menilai teriakan masyarakat bukan sekadar luapan kekecewaan, melainkan sebuah peringatan bahwa masih terdapat persoalan sosial yang harus segera ditangani secara serius.
“Teriakan lantang warga Desa Fluk dan Desa Gambaru sejatinya membuka mata, membuka telinga, dan membangunkan kesadaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bahwa ada persoalan yang harus segera ditangani dalam proses pembebasan lahan antara warga dengan korporasi nikel di Pulau Obi,” katanya kepada Awak media.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika terjadi persoalan antara masyarakat dan perusahaan. Kehadiran pemerintah, kata dia, sangat penting untuk mencegah konflik berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar.
“Pemerintah daerah wajib hadir menyelesaikan persoalan sosial yang dialami masyarakat Desa Fluk dan Desa Gambaru. Harus ada langkah konkret sehingga masalah ini tidak berkembang semakin besar dan memicu konflik sosial yang pada akhirnya membenturkan masyarakat dengan aparat keamanan. Kalau itu terjadi, rakyat kita sendirilah yang akan menjadi korban,” tegasnya.
Politisi PKB asal Obi itu juga menilai konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang di Pulau Obi bukanlah persoalan baru. Menurutnya, hampir setiap tahun masyarakat dari desa yang berbeda datang mengadukan persoalan serupa kepada pemerintah.
“Konflik lahan antara warga Obi dan korporasi nikel seperti yang disuarakan hari ini bukan persoalan baru. Hampir setiap tahun masyarakat datang mengadukan hal yang sama, hanya saja terjadi di desa yang berbeda,” ujarnya.
M. Saleh turut menyoroti lambannya penyelesaian sejumlah konflik lahan yang telah lama diadukan masyarakat. Ia mencontohkan persoalan lahan yang dialami warga Desa Soligi, termasuk Alimusu, serta sengketa lahan yang melibatkan warga Madapolo, di antaranya keluarga Yamin Hasan, yang menurutnya hingga kini belum memperoleh penyelesaian.
“Saya melihat pemerintah daerah lamban dan belum serius menyelesaikan persoalan lahan antara masyarakat dengan korporasi nikel di Pulau Obi. Contohnya persoalan lahan warga Desa Soligi, termasuk Pak Alimusu, dan warga Madapolo, keluarga Yamin Hasan. Persoalan itu sudah cukup lama diadukan, tetapi sampai hari ini belum juga tuntas,” katanya.
Ia menegaskan, kondisi seperti itu menunjukkan pentingnya kehadiran pemerintah secara nyata di tengah masyarakat, bukan hanya pada momentum politik.
“Kondisi rakyat seperti inilah yang seharusnya membuat pemerintah hadir. Jangan menunggu musim pemilu baru turun ke tengah masyarakat. Persoalan rakyat harus menjadi prioritas penyelesaian pemerintah setiap saat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Peduli Desa Gambaru menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dengan membawa sejumlah tuntutan. Massa mendesak DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), turun langsung ke Desa Gambaru dan Desa Fluk, serta mengawal berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat, termasuk dugaan persoalan dalam proses pembebasan lahan, dugaan dampak lingkungan, hingga dugaan adanya pungutan dalam proses rekrutmen tenaga kerja di PT Gane Tambang Sentosa (GTS).
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan maupun manajemen PT Gane Tambang Sentosa (GTS) belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan masyarakat yang disampaikan dalam aksi tersebut.
