JAKARTA, Jhazirah.com — Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP Formapas Malut) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan laporan dan aspirasi terkait sejumlah dugaan tindak pidana korupsi di Kota Ternate. Formapas meminta KPK menelusuri secara serius berbagai persoalan pengelolaan anggaran daerah yang dinilai perlu diuji secara hukum. Salah satu nama yang berulang kali disorot adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly.
Lahan Eks Rumah Dinas Gubernur
Formapas menyoroti pembelian lahan eks Rumah Dinas Gubernur di Kelurahan Kalumpang pada 2018. Pemkot Ternate disebut membayarkan sekitar Rp2,8 miliar dengan dasar Sertifikat Nomor 227 Tahun 1972, padahal klaim kepemilikan tersebut telah ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/Pdt/2013 yang menyatakan tanah itu milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Saat peristiwa itu, Rizal Marsaoly menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ternate.
Dana Hibah dan Bansos 2023
Merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Formapas meminta penelusuran terhadap realisasi anggaran bansos Pemkot Ternate tahun 2023 senilai sekitar Rp1,769 miliar. Rizal Marsaoly disebut terlibat dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah saat anggaran tersebut dikelola.
Program “Om Ojek Andalan”
Program bantuan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate ikut dipersoalkan. Rizal Marsaoly, selaku Ketua TAPD dan pembina ojek di Kota Ternate, diminta diperiksa terkait proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program tersebut.
City Sanitation Summit XXIII Tahun 2025
Kegiatan yang berlangsung Agustus 2025 dengan anggaran sekitar Rp1,6 miliar juga diminta ditelusuri penggunaan dananya. Nama Rizal Marsaoly kembali disebut untuk diperiksa.
Proyek Lain yang Disorot
Proyek panggung Festival Pulau Hiri tahun 2018 senilai sekitar Rp1,3 miliar dan renovasi papan nama Taman Asmaul Husna sekitar Rp1 miliar juga masuk dalam daftar yang diminta ditelusuri.
Tujuh Tuntutan Formapas Malut:
1. Mendesak KPK memanggil dan memeriksa Rizal Marsaoly terkait pembelian lahan eks Rumah Dinas Gubernur tahun 2018
2. Menelusuri dana hibah dan bansos Pemkot Ternate tahun 2023 senilai Rp1,76 miliar
3. Membentuk tim investigasi untuk menelusuri anggaran CSS XXIII Tahun 2025 sebesar Rp1,6 miliar
4. Mengusut dugaan persoalan proyek panggung Festival Pulau Hiri 2018
5. Memeriksa pihak terkait proyek Taman Asmaul Husna
6. Memanggil dan memeriksa Sekda Kota Ternate terkait program “Om Ojek Andalan”
7. Mendesak Kejaksaan Agung melakukan evaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Ternate dalam menangani perkara dugaan korupsi di daerah tersebut
Formapas menegaskan laporan ini bukan berarti menghakimi seseorang bersalah sebelum putusan pengadilan. “Yang kami dorong adalah proses hukum yang transparan. Jika tidak ditemukan unsur pidana, sampaikan secara terbuka. Tapi jika ada indikasi pelanggaran hukum, maka harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” tegas Formapas. Mereka juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan ini demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
