Ternate, SerambiTimur– Nama Muhaimin Syarif kembali mencuat dalam kasus dugaan korupsi bantuan Covid-19 tahun 2020 di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Maluku Utara. Dalam dakwaan terhadap tersangka Dihir Batjo dan Frans Tendean, disebutkan bahwa Muhaimin Syarif diduga menerima 1.000 paket bantuan senilai Rp400 juta melalui anak buahnya, Edwin.
Muhaimin Syarif, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan kini tengah menjalani hukuman 2,6 tahun penjara dalam kasus suap proyek dan izin tambang, kembali disorot karena namanya muncul dalam aliran dana bantuan sosial Covid-19.
Selain Edwin, dua saksi lainnya, Hj. Erawati dan Suryawati, juga disebut dalam dakwaan terkait distribusi 1.000 paket sembako ke Pulau Taliabu. Namun, hingga kini, Muhaimin Syarif belum dipanggil untuk diperiksa dalam perkara yang menyeret anggaran sebesar Rp8,3 miliar tersebut.
Menanggapi hal ini, praktisi hukum Bahtiar Husni mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar mengusut tuntas semua pihak yang diduga terlibat. Menurutnya, kasus ini termasuk kategori kejahatan berat karena terjadi saat negara dalam kondisi krisis akibat pandemi.
“Kasus ini bukan sekadar penyimpangan anggaran biasa, tetapi kejahatan berat yang mengancam keselamatan hidup manusia. Siapa pun yang namanya tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus diperiksa,” tegas Bahtiar.
Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran kasus ini. Apakah Muhaimin Syarif akan dipanggil dan diperiksa? Ataukah namanya kembali tenggelam tanpa kejelasan?
