Ternate, Jhaziramu – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan kawasan kuliner Pandara Kananga, Asiwati, menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.
Pantauan wartawan, Asiwati keluar dari kantor Kejati Malut sekitar pukul 18.25 WIT dengan mengenakan kemeja putih, jilbab biru, dan masker. Saat ditanya wartawan, ia mengaku hanya dimintai keterangan terkait proyek Pandara Kananga.
“Terkait pekerjaan Pandara Kananga, itu saja,” ujarnya singkat.
Ia menjelaskan bahwa proyek ini dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara. Namun, setelah selesai, proyek tersebut langsung dihibahkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate untuk dikelola.
“Itu sudah diserahterimakan ke Pemkot Ternate. Jadi, kalau ditanya bagaimana kondisinya sekarang, ya Pemkot yang bertanggung jawab. Saya sudah memberikan bukti serah terimanya,” tegas Asiwati.
Saat ditanya mengenai permasalahan proyek ini, ia menduga ada kendala dalam pemeliharaan.
“Mungkin terkait pemeliharaan yang kurang. Dikira masih tanggung jawab Balai, padahal sudah diserahkan ke Pemkot, jadi merekalah yang harus menindaklanjuti,” tandasnya.
Diketahui, kawasan kuliner Pandara Kananga yang berlokasi di Tapak II, Kelurahan Makassar Timur, diresmikan oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman pada 25 Juli 2023. Proyek senilai Rp24,6 miliar ini mencakup 32 lapak yang dibangun oleh BPPW Malut. Namun, saat ini fasilitas seperti toilet dan pasokan air di lapak-lapak tersebut tidak lagi berfungsi. Kawasan ini kini berada di bawah pengelolaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Ternate.
