TERNATE – Evaluasi terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, masih tertunda. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut, Miftah Baay, menegaskan bahwa proses evaluasi dan uji kompetensi Sekda merupakan mekanisme wajib setiap lima tahun sekali, namun hingga kini masih menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Saat ini, Samsuddin tidak hanya menjabat sebagai Sekda, tetapi juga sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Malut. Posisi ganda ini membuat evaluasi terhadapnya menjadi perhatian, terutama karena harus sesuai dengan prosedur dan mendapat persetujuan dari Kemendagri.
“Surat terkait evaluasi dan uji kompetensi Sekda sudah diajukan ke Kemendagri, tapi sampai sekarang belum ada izin untuk melanjutkan proses tersebut,” ujar Miftah, Selasa (18/2/2025).
Menurutnya, evaluasi Sekda tidak bisa dilakukan sembarangan, sebab berbeda dengan kepala daerah yang memiliki masa jabatan tetap. Jika berdasarkan aturan, Sekda harus melalui evaluasi dan uji kompetensi setiap lima tahun sekali.
“Kalau kepala daerah menganggap kinerjanya masih baik, bisa dilanjutkan. Tapi tetap harus melalui mekanisme uji kompetensi,” jelasnya.
Berdasarkan catatan, Samsuddin telah menjabat sebagai Sekda Malut sejak 7 Februari 2020. Artinya, pada 7 Februari 2025, ia genap lima tahun menduduki posisi tersebut, sehingga sudah masuk dalam masa evaluasi.
Namun, karena masa transisi kepemimpinan, proses ini masih ditangguhkan. Sherly Tjoanda, gubernur terpilih Malut periode 2025-2029 yang akan dilantik pada 20 Februari 2025, diperkirakan akan segera menyelesaikan persoalan ini.
“BKD sudah mengetahui batas waktu evaluasi dan telah mengajukan usulan ke Kemendagri. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat dan kepala daerah yang akan dilantik,” pungkas Miftah.
