TERNATE, JhaziraMU – Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe resmi mencanangkan program pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB negeri mulai tahun ini. Kebijakan ini disebut sebagai langkah maju dalam menyiapkan generasi unggul yang siap bersaing.
Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Ade Ismail, menilai kebijakan ini sebagai solusi atas keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat ekonomi lemah. “Langkah ini menghapus seluruh biaya sekolah, sehingga siswa tak lagi terbebani pungutan dalam bentuk apapun,” ungkapnya, Senin (10/3/2025).
Pemprov Maluku Utara akan mengalokasikan APBD secara bertahap untuk membiayai program ini, yang mencakup 226 SMA, 151 SMK, dan 28 SLB dengan total sekitar 63.000 siswa.
Dampak Positif dan Tantangan Implementasi
Menurut Ade Ismail, kebijakan ini membawa dampak besar secara ekonomi dan sosial. Banyak keluarga yang selama ini kesulitan membayar iuran sekolah akan terbantu.
“Dalam jangka panjang, program ini akan meningkatkan angka Partisipasi Murni (APM) sekolah menengah, menciptakan SDM berkualitas, menekan angka kemiskinan, dan memberdayakan generasi muda dengan keterampilan yang lebih luas,” paparnya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa program ini juga berisiko jika tidak dikelola dengan baik. “Hilangnya kontribusi masyarakat bisa berdampak pada kualitas pendidikan. Selain itu, distribusi fasilitas sekolah yang belum merata serta minimnya tenaga pengajar berkualitas juga menjadi tantangan besar,” ujarnya.
Regulasi dan Pengawasan Ketat
Plt Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menegaskan bahwa kebijakan ini harus tetap menjaga standar pendidikan.
“Pendidikan gratis tidak boleh menurunkan mutu. Oleh karena itu, kami akan melakukan monitoring berkala untuk memastikan dana dari APBD digunakan secara efektif,” tegasnya.
Ke depan, pemerintah daerah juga akan menggandeng lembaga independen dan perguruan tinggi dalam melakukan evaluasi serta pengawasan program.
“Jika diimplementasikan dengan baik, pendidikan gratis yang berkualitas ini bisa menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia,” tutup Ade Ismail.
