Ternate, Jhazira — Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate, Jamian Kolensusu, menyoroti kondisi keuangan daerah yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Ia menyebut, persoalan ini tidak bisa semata-mata dibebankan pada belum cairnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Kalau kita hanya bergantung pada DBH, lalu sumber PAD kita ke mana? Ini yang harus kita bahas serius,” ujar Jamian kepada awak media, Senin (29/4/2025).
Jamian mengatakan, kondisi Kas Daerah (Kasda) yang disebut mengalami defisit membuat pembayaran honor bagi pegawai kebersihan, keamanan, dan staf lain menjadi terhambat.
“Seharusnya honor pegawai itu menjadi prioritas karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Politisi dari Komisi II ini juga mempertanyakan kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, jika PAD dikelola secara maksimal, seharusnya Ternate tidak sampai mengalami kesulitan keuangan seperti sekarang.
“Selalu yang dikeluhkan BPKAD adalah soal DBH, tapi saya yakin pengelolaan PAD kita belum maksimal. Ini harus kita evaluasi,” ujarnya.
Jamian berencana meminta pimpinan DPRD segera menggelar rapat bersama TAPD dan pimpinan OPD untuk membahas secara mendalam akar persoalan defisit anggaran ini.
“Sebagai unsur pimpinan, kita harus tahu detail kondisi keuangan daerah, jangan dibiarkan berlarut-larut,” pungkasnya.
