TERNATE, Jhazira — Ketua DPD LPI Maluku Utara, Rajak Idrus, angkat bicara soal dugaan maraknya pungli dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tanpa prosedur di lingkungan Kementerian Agama Malut.
Rajak mendesak Kepala Kanwil Kemenag Malut untuk tegas menindak tiga oknum pelaku pungli yang telah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemenag. Ia meminta agar ketiganya segera diusulkan ke Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) agar dijatuhi sanksi sesuai aturan yang berlaku.
“Kita harus bersih-bersih dari praktik semacam ini. Jangan sampai yang punya SK asli malah tersingkir oleh mereka yang bermodal uang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya indikasi sejumlah nama yang diangkat sebagai P3K tahun 2023 tanpa pernah tercatat sebagai tenaga honor, terutama di sekolah-sekolah negeri seperti MAN 1 Halsel, MTsN 1 dan 2 Halsel, serta beberapa KUA dan MIN.
“P3K harusnya prioritas untuk honor lama, bukan yang tiba-tiba muncul. Ini berbahaya kalau dibiarkan,” katanya.
Rajak mendorong Inspektorat Jenderal Kemenag RI untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan verifikasi faktual terhadap SK honor para pegawai yang kini sudah diangkat.
“Jangan hanya tunggu laporan media. Turun langsung ke sekolah dan cek kebenarannya,” tegas Rajak.
